POLHUKAM

Bamsoet Tegaskan Komitmennya Wujudkan PPHN

 Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (ANTARA)
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (ANTARA)

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan komitmennya berusaha menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) selama ia menjabat yakni 2019-2024. Menurutnya, selama ini PPHN belum terwujud dalam beberapa periode kepemimpinan.

"Saya memiliki komitmen hadirnya kembali PPHN adalah sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan dalam periode saya bersama-sama pimpinan MPR lain dari perwakilan partai politik dan DPD RI," kata Bamsoet dalam acara peluncuran buku ke-19 berjudul 'Cegah Negara Tanpa Arah' di media center DPR RI, Jumat (28/5/2021). 

Bamsoet mengatakan, keinginan untuk menghadirkan PPHN selama ini masih terkendala situasi politik yang bisa memunculkan perdebatan, termasuk soal masa jabatan presiden. Menurutnya, melalui amendemen masa jabatan Presiden Indonesia tidak berubah.

"Amendemen UUD NRI Tahun 1945 hanya pada pasal 3 saja, hanya ada penambahan satu ayat pada pasal 3 UUD NRI Tahun 1945, dengan memasukkan kewenangan MPR untuk menyusun dan membuat PPHN. Dan, satu ayat pada pasal 23 UUD NRI Tahun 1945, dengan memasukkan kewenangan DPR untuk menolak RAPBN jika tidak sesuai dengan PPHN," jelasnya.

Amendemen terbatas UUD NRI Tahun 1945, menurut Bamsoet, tidak akan melebar karena ketentuan pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 sudah mengatur secara ketat tentang tata cara perubahan UUD, yakni harus mengusulkan pasal yang akan diubah dan ayat yang akan ditambah.


Dia menilai, usulan perubahan pasal dan penambahan ayat itu sudah ada dalam usulan awal yang didukung sepertiga anggota MPR.

"Jadi perdebatannya hanya di sana, jika usulan disetujui maka tidak ada pembahasan lain dan tidak akan melebar kemana-mana. Hanya penambahan dua ayat di dua pasal tadi," ujarnya.

Editor: Khoirur Rozi