POLHUKAM

Singgung PDIP, Herzaky: Tidak Etis Bahas Pilpres 2024 di Tengah Krisis

Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.

JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, tidak etis membicarakan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di tengah krisis ekonomi dan kesehatan yang melanda Indonesia saat ini.

Hal itu diungkapkan oleh Herzaky menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto yang menyebut PDIP partainya tidak mungkin berkoalisi dengan Partai Demokrat dalam Pilpres 2024.

“Pemilu masih tiga tahun lagi. Dalam tiga tahun lagi itu, segala sesuatu bisa terjadi, apalagi di tengah situasi negara yang dilanda krisis kesehatan dan ekonomi saat ini, dengan meningkatnya jumlah rakyat miskin dan pengangguran di mana-mana secara drastis, kok para politikus malah sibuk berkasak-kusuk membahas Pilpres 2024. Tidak etis,” ujar Herzaky dalam keterangan tertulisnya yang diterima Info Indonesia, Minggu (30/5/2021).

Herzaky menuturkan, Partai Demokrat saat ini tengah sibuk membantu rakyat dengan gerakan nasional melawan virus corona. Hal itu sesuai dengan arahan dan instruksi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan gerakan nasional lawan COVID-19.

Berikutnya, kata Herzaky, Partai Demokrat juga membantu rakyat dalam meningkatkan ekonomi dan akses pendidikan masyarakat, baik melalui intensifikasi lapangan kerja dengan gerakan nasional bina UMKM maupun gerakan nasional wifi gratis untuk pendidikan.


“Jadi konsentrasi Demokrat tidak di Pilpres 2024, atau kawin koalisi parpol dulu, ‘Belanda masih jauh’, tetapi bagaimana berkoalisi dengan rakyat untuk membantu kesulitan rakyat selama pandemi ini,” jelasnya.

Selain itu, Herzaky juga mengatakan bahwa Demokrat menyerukan kepada seluruh partai koalisi pemerintah untuk mendukung penuh kebijakan Presiden Joko Widodo dan menyukseskan program-program pemerintah dalam masa pandemi hingga 2024.

“Jangan ada yang menghambat program pemerintah sebagaimana telah didukung juga oleh seluruh partai, termasuk Demokrat, dalam upaya melawan pandemi sekaligus mengatasi kesulitan ekonomi saat ini. Perilaku yang menghambat kebijakan dan program pemerintah sangat disayangkan apabila justru dilakukan oleh partai penguasa,” ucap Herzaky.

“Urusan 2024, urusan Rakyat. Rakyat nanti yang akan menentukan pilihannya,” imbuhnya.

Editor: Khoirur Rozi