POLHUKAM

Wamenkumham Beri Penjelasan Soal Pasal Penghinaan Presiden

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej. (Info Indonesia/Dimas Ramadhan)
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej. (Info Indonesia/Dimas Ramadhan)

INFO INDONESIA. JAKARTA - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej memberikan penjelasan terkait pasal mengenai menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden di Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Dia menegaskan bahwa pasal tersebut berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pasal penghinaan itu adalah penghinaan kepala negara. Itu berbeda dengan yang sudah dicabut oleh MK," ujar Omar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (7/6/2021).

Omar menjelaskan, kalau dalam pembagian delik, pasal penghinaan yang dicabut oleh MK itu merupakan delik biasa.

"Sementara dalam RKUHP itu merupakan delik aduan," ucap dia.

Karena delik aduan, aparat keamanan tidak akan bisa memproses dan menindaklanjuti aduan tanpa ada laporan dari presiden dan wakilnya. 


"Kalau delik aduan itu yang harus melapor sendiri adalah presiden atau wakil presiden," tegas Omar.

Sebelumnya, draf RKUHP terbaru membuka kemungkinan menjerat orang yang menyerang harkat serta martabat presiden dan wakil presiden melalui media sosial dengan pidana penjara selama 4,5 tahun atau denda paling banyak Rp200 juta. Hal itu tertuang di Pasal 219 tentang Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden.

"Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV," demikian bunyi pasal tersebut sebagaimana tertuang dalam draf RKUHP terbaru.

Sementara itu, penyerangan kehormatan pada harkat dan martabat presiden serta wakil presiden yang tidak melalui media sosial bisa dijerat dengan pidana penjara maksimal 3,5 tahun atau denda Rp200 juta. Hal itu tertuang di Pasal 218 ayat (1).

Di Pasal 218 ayat 2 kemudian dinyatakan bahwa tindakan tidak dikategorikan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat jika dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

"Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri," bunyi Pasal 218 ayat 2.

Editor: Khoirur Rozi