POLHUKAM

Politikus Demokrat Sebut Anggaran Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun Tak Masuk Akal

Seorang peserta memasuki kendaraan taktis (rantis) yang dipamerkan pada Pameran Alutsista di Kementerian Pertahanan. (ANTARA)
Seorang peserta memasuki kendaraan taktis (rantis) yang dipamerkan pada Pameran Alutsista di Kementerian Pertahanan. (ANTARA)

JAKARTA - Majelis Tinggi Partai Demokrat, Sjariefuddin Hasan mengatakan, rencana pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI sebesar Rp 1,7 kuadriliun sangat besar. Dia menyebut anggaran sebesar itu tidak masuk akal.

"Memang sangat besar. Dalam waktu tiga tahun itu tidak masuk akal, dalam keadaan seperti ini. Kecuali kita sudah makmur ya, kecuali rakyat sudah mulai ekonominya mulai bangkit, kecuali yang miskin sudah mulai semakin kurang, yang nganggur semakin kurang, income per kapita kita sudah naik menjadi 5.000 Dolar misalkan, itu baru (boleh)," ujar Syarief Hasan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/6/2021).

Syarief menyatakan, Partai Demokrat sejatinya mendukung modernisasi alutsista. Sebab, hal itu memang sudah sesuai dengan program minimum essential force (MEF). Namun, dia menyoroti MEF yang pernah dilakukan sampai periode ketiga tapi tidak terserap, dijalankan, dan tidak dipenuhi oleh pemerintah.  

"Maksud kita, ini boleh kalau mau bikin grand strategy yang baru dengan anggaran segitu, boleh kita dukung tetapi tidak untuk tiga tahun kalau bisa 10 tahun," jelas Syarief.

"Iya jangka waktu masa tiga tahun? Tranparansinya bagaimana, akuntabilitasnya, rakyat lagi susah," imbuhnya.


Sebagaimana diketahui, Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) bocor ke publik dengan pengajuan anggaran Rp 1,7 kuadriliun untuk pengadaan hingga 2044. Hal itupun menjadi perbincangan publik dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) kini menjadi sorotan.

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa Raperpres Alpalhankam itu belum menjadi keputusan akhir. Menurutnya, rancangan tersebut masih dalam pembahasan.

"Rencana ini masih kita godok bersama Bappenas, bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan pemangku-pemangku kepentingan lainnya," kata Prabowo Subianto, Rabu (2/6/2021).

Editor: Khoirur Rozi