POLHUKAM

Mahfud MD Ungkap Sikap Jokowi Soal Pasal Penghinaan Presiden

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. (Dok. Humas Setkab)
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. (Dok. Humas Setkab)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait masuknya pasal penghinaan presiden ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Menurutnya, Jokowi menyerahkan keputusan itu kepada DPR.

Mahfud MD mengaku dia bertanya langsung kepada Jokowi terkait hal tersebut ketika dirinya belum menjabat Menko Polhukam.

"Jawabnya (Jokowi), 'terserah legislatif, mana yang bermanfaat bagi negara. Kalau bagi saya pribadi, masuk atau tak masuk sama saja, toh saya sering dihina tapi tak pernah memperkarakan'," twit @mohmahfudmd, seperti dikutip Kamis (10/6/2021).

Mendengar jawaban tersebut, Mahfud MD menegaskan bahwa sikap Jokowi terhadap putusan masuk atau tidaknya pasal penghinaan presiden tergantung pada legislator. 

Mendengar jawaban tersebut, Mahfud MD menegaskan bahwa sikap Jokowi terhadap putusan masuk atau tidaknya pasal penghinaan presiden tergantung pada legislator. 

"Jadi menurut Pak Jokowi sebagai Presiden 'mau memasukkan atau tidak pasal penghinaan kepada Presiden ke KUHP putusannya terserah pembahasan di legislatif; pokoknya apa yang baik bagi negara'," tulis Mahfud MD.


"Tapi bagi Pak Jokowi sebagai pribadi masuk atau tidak sama saja, sering dihina juga tak pernah mengadu/memperkarakan," sambungnya.

Sblm jd Menko dan ada polemik perlu tidaknya psl penghinaan kpd Presiden masuk KUHP sy menanyakan sikap Pak Jokowi. Jawabnya, "Terserah legislatif, mana yg bermanfaat bg negara. Kalau bg sy pribadi, masuk atau tak masuk sama sj, toh sy sering dihina tp tak pernah memperkarakan".

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) June 9, 2021

Mengutip dari Antara, dalam draf RKUHP yang beredar, aturan terkait penghinaan terhadap presiden/wapres diatur dalam BAB II Pasal 217 - 219.

Pasal 217 disebutkan bahwa setiap orang yang menyerang diri presiden/wapres yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Pasal 218 Ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden/wapres dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Ayat (2) menyebutkan tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Pasal 219 disebutkan bahwa setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden/wapres dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 220 Ayat (1) disebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.

Ayat (2) disebutkan bahwa pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh presiden/wapres.

Editor: Khairisa Ferida