POLHUKAM

Cak Imin Tolak Rencana Pemerintah Beri Pajak Sembako

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar. (ANTARA)
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar. (ANTARA)


JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar mengkritik rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan pokok atau Sembako. Menurutnya, wacana pajak sembako perlu ditinjau ulang karena bakal membebani masyarakat bawah.

“Saya kira perlu ditinjau ulang (rencana pemerintah untuk menjadikan bahan pokok sebagai obyek pajak), apalagi kebijakan tersebut digulirkan di masa pandemi dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit,” kata Muhaimin dalam keterangan tertulis, Kamis (10/6/2021).

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Cak Imin ini menjelaskan, saat ini perekonomian masyarakat tengah terganggu akibat pandemi COVID-19 setahun belakangan. Oleh sebab itu ia menilai kebijakan pajak sembako sangat tidak bijak jika diberlakukan.

“Kalau Sembako dihilangkan dari kelompok jenis barang yang tidak dikenakan PPN tentu saja merugikan masyarakat, karena barang kebutuhan pokok sangat dibutuhkan masyarakat banyak,” tegasnya.

Muhaimin juga menyoroti kebijakan pemerintah membebaskan PPN bagi barang impor kendaraan dan properti. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan keinginan pemerintah memberlakukan pajak sembako.


“Itu kan jadi saling bertentangan. Kalau kita ingin perkembangan ekonomi nasional secara agregat, seharusnya jangan tambah beban masyarakat kecil dengan PPN,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan pokok atau Sembako menuai kritik dari banyak pihak. Hal ini tertuang dalam revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Pengenaan pajak diatur dalam Pasal 4A draf revisi UU Nomor 6 yang didapat. Dalam draf beleid tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN.

Editor: Khoirur Rozi