POLHUKAM

Wacana PPN Pendidikan, Wakil MPR: Belum Saatnya Bebani Masyarakat

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Syariefuddin Hasan. (Info Indonesia/Dimas Ramadhan)
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Syariefuddin Hasan. (Info Indonesia/Dimas Ramadhan)

INFO INDONESIA. JAKARTA - Pemerintah berencana memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sektor pendidikan. Terkait hal itu, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Syariefuddin Hasan mengaku tidak setuju dengan wacana tersebut.

Menurut Syarief, pemberian PPN hanya akan memberatkan masyarakat saja. Terlebih, pandemi COVID-19 masih melanda Indonesia.

"Intinya belum saatnya untuk kita membebani rakyat yang masih sering kesulitan di tengah pandemik," ujar Syarief usai melakukan audiensi dengan MRP, DPRP, dan MPR for Papua di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Syarief menuturkan, di situasi seperti sekarang seharusnya pemerintah bantuan kepada rakyatnya, bukan justru menyulitkan. Dia pun menyebut wacana itu belum diperlukan untuk saat ini.

"Saya pikir belum (perlu). Justru sebaliknya, negara harus memberikan (bantuan) pada rakyat, bukan mengambil dari rakyat yang sekarang sudah semakin berat," jelas Syarief.


Sebagaimana diketahui, rencana pengenaan pajak pada jasa pendidikan oleh pemerintah tertuang dalam Pasal 4A revisi draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pasal tersebut berisikan pemerintah menghapus jasa pendidikan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN.

"Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut, g (jasa pendidikan) dihapus," bunyi draf RUU KUP.

Editor: Khoirur Rozi