DAERAH

Ada Kejanggalan, DPRD Minta BPK Audit Anggaran COVID-19 Kabupaten Jember

Ketua DPRD Jember, M Itqon Syauqi. (ANTARA)
Ketua DPRD Jember, M Itqon Syauqi. (ANTARA)

INFO INDONESIA. JEMBER - DPRD Kabupaten Jember meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit anggaran COVID-19 2020 di daerahnya. Surat permohonan pemeriksaan pun telah dikirim kepada BPK Perwakilan Jawa Timur.

"Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jember tahun 2020 ditemukan anggaran bantuan tidak terduga COVID-19 sebesar Rp 107 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan," kata Ketua DPRD Jember, M Itqon Syauqi dikutip dari ANTARA, Kamis (10/6/2021) malam.

Menurutnya Pemkab Jember di masa pemerintahan Bupati Faida mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk penanganan COVID-19, yakni mencapai Rp 479 miliar melalui refocusing anggaran belanja tidak terduga (BTT).

Dokumen laporan hasil pemeriksaan BPK menyebutkan total belanja Satgas mencapai Rp 220,5 miliar, namun sebanyak Rp 107 miliar tanpa disertai pengesahan surat pertanggungjawaban (SPJ), sehingga kelengkapan SPJ untuk belanja dalam penanganan COVID-19 hanya senilai Rp 74,7 miliar saja.

Kemudian sisa dana Rp 18,9 miliar masuk rekening kas umum daerah di Bendahara Umum Daerah (BUD), sebelum akhirnya ada pengembalian masing-masing sebesar Rp 17,8 miliar pada 2020 dan Rp 1,8 miliar pada tahun 2021.


"Berdasarkan temuan itu, Pimpinan DPRD Jember menyepakati untuk meminta BPK melakukan audit khusus dengan tujuan tertentu karena ada Rp107 miliar uang negara untuk penanganan COVID-19 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," ucap politikus PKB itu.

Itqon menegaskan, jika audit BPK menunjukkan adanya potensi kerugian uang negara, maka akan diproses kepada aparat penegak hukum.

"Kalau sampai hasil audit investigasi BPK nanti menyebutkan potensi kerugian negara, maka persoalan itu bisa dilimpahkan ke aparat penegak hukum karena ada potensi terjadi tindak pidana korupsi dalam belanja dana BTT COVID-19," jelasnya.

Sebelumnya BPK Jawa Timur memberikan opini tidak wajar kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2020. Hal ini terjadi karena ada tujuh poin yang bersifat material yang menyebabkan LKPD Jember tidak disajikan secara wajar, yakni salah satunya tidak ada pengesahan atas APBD Tahun Anggaran 2020.

Editor: Khoirur Rozi