TV

PSI Tolak Revisi RKUHP


INFO INDONESIA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak masuknya delik penghinaan presiden dan anggota DPR dalam RKUHP.

Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan ancaman penjara 4,5 tahun.

“Pasal penghinaan Presiden dan DPR dalam RUU-KUHP mencederai esensi demokrasi, yaitu kebebasan berpendapat. Pasal tersebut punya potensi menjadi pasal karet yang menghambat diskursus publik yang sehat,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Pusat PSI Tsamara Amany dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kamis 10 Juni 2021.

Kata Tsamara , tidak melihat relevansi pasal-pasal semacam itu diterapkan di era demokrasi saat ini. Indonesia dinilai akan mundur puluhan tahun jika menerapkannya.

Kata Tsamara , tidak melihat relevansi pasal-pasal semacam itu diterapkan di era demokrasi saat ini. Indonesia dinilai akan mundur puluhan tahun jika menerapkannya.

Diketahui, pasal penghinaan presiden dan wakil presiden kembali muncul dalam draft RUU KUHP terbaru. Penghinaan terhadap presiden dan wapres dikenai ancaman maksimal 3,5 tahun penjara. 


Bila penghinaan dilakukan lewat media sosial atau sarana elektronik, ancamannya menjadi 4,5 tahun penjara. 

Sementara itu, bagi yang menghina lembaga negara, seperti DPR, bisa dihukum penjara maksimal 2 tahun penjara.

Editor: Andyanto