POLHUKAM

Pasal Penghinaan Presiden Jadi Pembungkam Kritik

Anggota Komisi III Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman. (Dok DPR RI)
Anggota Komisi III Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman. (Dok DPR RI)

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman mengaku khawatir pasal yang mengatur tentang penghinaan presiden dan wakil presiden akan menjadi alat untuk membungkam kritik. Diketahui pasal itu terdapat pada Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Habiburokhman menuturkan, secara pribadi maupun Partai Gerindra tidak membenarkan tindakan penghinaan kepada siapapun termasuk Presiden. Namun, ia menilai pasal tersebut bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi.

"Hanya saja kita khawatir keberadaan pasal ini di dalam KUHP bisa mengakibatkan tuduhan kepada siapapun yang menjadi presiden atau siapapun yang berkuasa, menggunakan kekuasaan untuk membungkam kritik," ujar Habiburokhman dalam diskusi virtual Crosscheck From Home bertajuk 'Pasal Penghinaan Presiden Ancam Demokrasi?', Minggu (13/6/2021).

Menurut Habiburokhman, sebaiknya perkara penghinaan Presiden tidak masuk ke dalam KUHP. Sebab ia khawatir pasal tersebut menjadi multitafsir dalam proses hukum.

Menurut Habiburokhman, sebaiknya perkara penghinaan Presiden tidak masuk ke dalam KUHP. Sebab ia khawatir pasal tersebut menjadi multitafsir dalam proses hukum.

"Karena bagi saya orang yang tidak senang dengan orang mengkritik akan menganggap itu hinaan, bagi orang yang akan ngeles, menghina ini kritikan," ujarnya.


Ia lebih sepakat jika pasal penghinaan presiden ke ranah perdata karena menyangkut pencemaran nama baik.

"Karena apa, karena nama baik itu erat kaitannya dengan hak keperdataan, kalau saya dicemarkan nama baik saya, hal yang dilanggar paling pertama hak keperdataan saya. (Misalnya) sebagai advokat akan menjadi kekurangan klien," tutur Habiburokhman.

Untuk diketahui, dalam draf RKUHP yang beredar, aturan terkait penghinaan terhadap presiden/wapres diatur dalam BAB II Pasal 217 - 219.

Pasal 217 menyebutkan bahwa setiap orang yang menyerang diri presiden/wapres yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Pasal 218 Ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden/wapres dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Ayat (2) menyebutkan tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Pasal 219 disebutkan bahwa setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden/wapres dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 220 Ayat (1) disebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.

Ayat (2) disebutkan bahwa pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh presiden/wapres.

Editor: Khoirur Rozi