POLHUKAM

Pakar: Definisi Pasal Penghinaan Presiden Perlu Diperjelas Agar Tidak Multitafsir

Presiden Joko Widodo. (Dok BPMI Setpres)
Presiden Joko Widodo. (Dok BPMI Setpres)

JAKARTA - Pasal penghinaan presiden di dalam draf revisi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) terus menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Pakar sekaligus guru besar Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Agus Surono berpendapat, perlu adanya definisi yang jelas mengenai kritik dan penghinaan dalam  pasal tersebut.

"Saya ingin sampaikan, memang perlu ada yang namanya definisi yang jelas antara kritik dan penghinaan," ujar Agus Surono dalam diskusi virtual bertajuk 'Pasal Penghinaan Presiden Ancam Demokrasi?', Minggu (13/6/2021).

Agus menyampaikan, pasal mengenai penghinaan presiden perlu diperjelas agar tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari jika RKUHP telah disahkan. Sehingga, tidak terjadi kerancuan antara definisi kritik dengan penghinaan.

"Saya juga perlu jelaskan bahwa memang dalam bagaimana cara membuat UU itu perlu ada definisi. Itu penting supaya tidak ada multitafsir mengenai definisi kritik yang seperti apa, kemudian yang namanya penghinaan seperti apa," ucap Agus.

"Ini harus clear betul karena tidak boleh kemudian membuat satu apsal UU yang ambigu, multitafsir," sambungnya.


Senada dengan Agus, Ketua Umum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer mengatakan, permasalahan  yang terkadang muncul di dalam masyarakat saat ini adalah ketidakmampuan dalam menerjemahkan atau mendefinisikan antara kritik dengan menghina.

"Itu yang maksud saya definisi menghinanya seperti apa, lantas definisi kritiknya juga harus dijelaskan juga agar masyarakat bisa melihat mana kritik, mana hinaan," ujar Immanuel yang turut hadir dalam acara tersebut.

Immanuel juga menyatakan, persoalan multitafsir ini terjadi lantaran dalam membuat undang-undang, tidak secara eksplisit menjelaskan definisi yang tepat untuk disampaikan kepada publik. Menurutnya, terkadang penggunaan bahasa akademis dalam UU tidak diketahui oleh masyarakat luas. 

"Makanya ini persoalan definisi, persoalan tata bahasa yang baik yang terkadang-kadang bahasa akademis tidak bisa diterjemahkan bahasa rakyat. Harus ada definisi yang di antara bahasa akademisi dengan bahasa rakyat. biar publik tahu," jelas dia.

"Makanya coba buat dulu definisi soal kritik itu dulu baru kita membuat produk UU nya. Karena ketika UU diciptakan harus ada kesamaan definsi. Kalau definisi dan persepsi sama, baru (buat)," imbuhnya.

Editor: Khoirur Rozi