POLHUKAM

Muhaimin Iskandar: PPN Pendidikan Bertentangan dengan Tugas Negara

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. (Dok. dpr.go.id/ist/Man)
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. (Dok. dpr.go.id/ist/Man)

JAKARTA - Wacana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk jasa pendidikan dan komoditas sembako melalui Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menjadi polemik di masyarakat dalam beberapa hari terakhir.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Gus AMI mengatakan, rencana pengenaan pajak pendidikan jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam Alenia IV UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

"Nah, kalau pendidikan dikenai pajak tentu ini akan sangat memberatkan pemerintah dan tidak sesuai dengan tujuan dasar bernegara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu ini harus kita tolak, termasuk juga pajak sembako kita tolak karena ini akan memberatkan masyarakat," ujar Gus AMI dalam pernyataan tertulisnya yang dikutip pada Rabu (16/6/2021).   

Wacana pajak pendidikan, sebut Gus AMI, juga tidak relevan dengan amanat reformasi, di mana porsi anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 20 persen. Itu dinyatakan dalam amendemen keempat UUD 1945 Pasal 31 Ayat (3). 

Wacana pajak pendidikan, sebut Gus AMI, juga tidak relevan dengan amanat reformasi, di mana porsi anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 20 persen. Itu dinyatakan dalam amendemen keempat UUD 1945 Pasal 31 Ayat (3). 

Hal itu tentu dimaksudkan utamanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan meringankan beban biaya pendidikan masyarakat. 


"Kok ini malah mau dikenai pajak, ya kan jelas tidak sesuai," tutur Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Di sisi lain, kata Gus AMI, mengatakan kebijakan pajak pendidikan dan sembako juga bertolak belakang dengan rencana pemerintah untuk memperpanjang kebijakan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 100 persen Ditanggung Pemerintah (DTP). 

Karena itu, Gus AMI meminta pemerintah membatalkan rencana pajak pendidikan dan sembako, serta memberikan penjelasan yang terang benderang kepada publik terkait rencana kebijakan tersebut. 

"Pemerintah harus melakukan evaluasi dan mengkaji kembali dampak penerapan insentif PPnBM pada perekonomian dan melakukan perbandingan dengan rencana pengenaan tarif PPN pada sembako, pajak pendidikan, guna dapat mengambil keputusan yang memiliki dampak lebih besar pada perkonomian Indonesia, khususnya kesejahteraan rakyat kecil," imbuhnya.

Editor: Khairisa Ferida