POLHUKAM

Terkait Kebocoran Data 279 Juta WNI, Polri Akan Sita Server BPJS Kesehatan

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono. (Dok. humas.polri.go.id)
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono. (Dok. humas.polri.go.id)

JAKARTA - Polisi masih mengusut kasus dugaan kebocoran data 279 juta warga negara Indonesia (WNI) yang diduga identik dengan data BPJS Kesehatan. Polri sedang mengurus surat izin sita ke pengadilan untuk segera menyita server BPJS Kesehatan.

"Kemudian telah membuat permohonan izin khusus penyitaan terhadap server BPJS Kesehatan," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono di Mabes Polri seperti dikutip dari pernyataannya, Rabu (16/6/2021).

Surat izin penyitaan diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya karena server BPJS Kesehatan ada di Surabaya.

"Server BPJS-nya ada di Surabaya, sehingga penyidik membuat permohonan izin khusus penyitaan terhadap server itu ke Pengadilan Negeri Surabaya," kata dia.

Brigjen Rusdi memastikan proses penyidikan dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh Bareskrim tidak mengganggu pelayanan. Dia menyebut layanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan.


"Penyidikan berjalan dan pelayanan pada masyarakat tetap berjalan," tegas Rusdi.

Sementara itu, Brigjen Rusdi mengungkapkan Bareskrim mulai berhasil mengidentifikasi pelaku yang membuat data BPJS Kesehatan bocor. Hanya, identitas serta lokasi pelaku masih didalami penyidik.

"Lalu juga telah memeriksa secara online cryptocurrency yang diduga itu milik pelaku. Untuk sementara penyidik telah menemukan profil milik pelaku yang ada di dalam Raid Forum itu. Profilnya, penyidik sudah membaca itu. Tinggal didalami oleh penyidik. Ke depan ada perkembangannya. Tentunya sudah mengarah profil ke pelaku," imbuhnya.

Editor: Khairisa Ferida