POLHUKAM

Pakar: Polemik TWK Harus Tuntas dan Transparan ke Publik

Logo KPK. (Dok. Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Dok. Antara/Benardy Ferdiansyah)

JAKARTA - Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad mengatakan bahwa isu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai KPK harus segera diselesaikan dengan baik dan benar. Sebab, isu tersebut masih tidak ada kejelasan hingga saat ini.

"Persoalan TWK harus dijelaskan kepada publik secara transparan dan tuntas. Seharusnya, hal sensitif semacam ini tidak menyisakan pertanyaan di kalangan masyarakat," kata Suparji dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/6/2021). 

Menurut Suparji, banyak hal yang masih mengganjal terkait TWK. Misalnya, soal ukuran lulus dan tidak lulus, kemudian kenapa pertanyaan setiap orang berbeda-beda.

"Maka wajar saja bila yang tidak lulus TWK menggugat hal ini. Karena memang tidak dijelaskan secara mendetail," tutur Suparji.

"Hasil TWK disebut sebagai rahasia negara harus dijelaskan dasar hukumnya. Pasalnya, belum ada kepastian hukum yang mendasari hal tersebut," sambungnya.


Dia mengingatkan bahwa peralihan dari status nonpegawai negeri sipil (PNS) ke PNS tidak boleh merugikan pegawai KPK. Akan tetapi, dengan tidak transparannya TWK ini cenderung merugikan pihak yang tidak lolos.

"Para pegawai yang tidak lolos tidak diberi kepastian hukum kenapa mereka tidak lolos. Oleh sebab itu TWK akhirnya menjadi polemik yang mengundang asumsi liar," imbuhnya.

Editor: Khairisa Ferida