POLHUKAM

ABJ: Jangan Buang Energi untuk Mendorong Jokowi 3 Periode

Presiden Jokowi saat membuka secara virtual Pesta Kesenian Bali ke-43 pada Sabtu (12/6/2021). (Dok. BPMI Setpres)
Presiden Jokowi saat membuka secara virtual Pesta Kesenian Bali ke-43 pada Sabtu (12/6/2021). (Dok. BPMI Setpres)

JAKARTA - Ketua Umum Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas mengajak semua pihak agar tidak mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjabat tiga periode.

Umbas menegaskan berdasarkan Pasal 7 UUD 1945, presiden dan wakil presiden (wapres) memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Dengan demikian, kata dia, presiden dan wapres dapat menjabat paling lama 10 tahun dalam dua periode.

Dia berharap para pihak yang mengusulkan Jokowi kembali menjabat presiden agar memahami konstitusi. Menurut Umbas, Jokowi sebagai kepala negara dan pemerintahan, sangat menghormati konstitusi.

"Pak Jokowi sangat menghormati konstitusi. Beliau memilih fokus bekerja di periode kedua, apalagi dalam kondisi menghadapi pandemi COVID-19 yang cukup mengkhawatirkan belakangan ini. Jadi sudahlah, tidak usah buang energi untuk mendorong-dorong beliau tiga periode," kata Umbas dalam keterangannya, Minggu (20/6/2021).

"Pak Jokowi sangat menghormati konstitusi. Beliau memilih fokus bekerja di periode kedua, apalagi dalam kondisi menghadapi pandemi COVID-19 yang cukup mengkhawatirkan belakangan ini. Jadi sudahlah, tidak usah buang energi untuk mendorong-dorong beliau tiga periode," kata Umbas dalam keterangannya, Minggu (20/6/2021).

Umbas menyatakan bahwa wacana menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode sangat tidak relevan digaungkan di tengah pandemi COVID-19. Dia menekankan, semestinya seluruh pihak bahu-membahu dalam menekan laju penyebaran COVID-19.


Apabila Jokowi memang berniat maju dalam Pilpres 2024, ujar Umbas, maka MPR segera bersidang untuk mengamendemen UUD 1945. Namun, fakta di lapangan, fraksi-fraksi di MPR telah menyampaikan tidak akan mengubah ketentuan Pasal 7 UUD 1945 terkait pembatasan masa jabatan presiden hanya dua periode.

Umbas pernah dipercaya menjadi ketua Panitia Silaturahmi Nasional (Silatnas) Relawan Jokowi pada 2016. Silatnas yang dihadiri langsung Jokowi itu merupakan momentum pertama kali seluruh relawan mencanangkan gerakan 'Jokowi Dua Periode'.

"Waktu itu aja ketika kami gaungkan gerakan itu, beliau sampaikan tidak relevan, masih fokus kerja dulu karena baru mau dua tahun menjabat. Intinya beliau tidak haus kekuasaanlah," tutur Umbas.

Umbas menegaskan bahwa Jokowi sudah berkali-kali merespons isu tiga periode dan tegas menolak. Hal ini semestinya dapat dipahami oleh para pihak yang seolah-olah ingin menjerumuskan Jokowi untuk mengkhianati amanat reformasi.

"Andai kata Pak Jokowi memang berniat tiga periode, pasti kami para relawan lebih tahu duluan. Ketika kami dipanggil berdiskusi tidak pernah tergambar, termanifestasi niatan itu sama sekali dari Pak Jokowi, sebaliknya kita sudah dengar berulang kali beliau menolak masa jabatan presiden tiga periode," ujarnya.

Pada Februari 2019, Jokowi merespons wacana jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode dengan mengatakan bahwa hal itu memiliki tiga makna.

"Satu ingin menampar muka saya. Yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga ingin menjerumuskan, itu saja," kata Jokowi saat itu.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto pernah menegaskan partainya hanya menginginkan amendemen UUD 1945 terbatas dan tidak sampai membahas soal perubahan masa jabatan presiden. Pada 2019, Hasto mengatakan bahwa masa jabatan presiden dua periode atau 10 tahun masih ideal.

"Sikap PDIP soal amendemen terbatas hanya terkait haluan negara mengingat bangsa ini memerlukan direction untuk menuju kepada apa yang kita mimpikan sebagai masyarakat adil dan makmur. Kami tidak sependapat (penambahan masa jabatan) karena semangat reformasi telah membatasi jabatan presiden sebanyak 2 periode paling lama," ujarnya.

Seperti diketahui, belakangan muncul kelompok  yang menamakan diri Komunitas Jokowi-Prabowo (JokPro) 2024. Pada Sabtu (19/6/2021), mereka menggelar syukuran Sekretariat Nasional Jokowi-Prabowo (Seknas JokPro) 2024.

Editor: Khairisa Ferida