POLHUKAM

HNW Sebut Ada Pihak yang Ingin Gelar Referendum Masa Jabatan Presiden

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW). (Dok DPR RI)
Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW). (Dok DPR RI)

JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengkritik manuver sejumlah pihak yang menginginkan referendum untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurutnya wacana tersebut inkonstitusional.

"Wacana masa jabatan presiden tiga periode bukan hanya inkonstitusional, tetapi tidak masuk akal dan bikin gaduh. Padahal saat ini bangsa Indonesia tengah membutuhkan ketenteraman agar mempunyai imunitas dan tak mudah terpapar Covid-19 yang makin mengganas," kata dikutip dari Antara, Selasa (22/6/2021).

Menurut Hidayat, wacana referendum itu tampak dari isu penambahan masa jabatan presiden dengan alasan darurat COVID-19. Selain itu, sekelompok orang yang membentuk organisasi pendukung presiden tiga periode juga jadi indikasi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, melalui kemunculan isu-isu tersebut, dapat disimpulkan ada pihak yang membuat skenario referendum untuk menambah masa jabatan presiden.

Lebih lanjut ia menjelaskan, melalui kemunculan isu-isu tersebut, dapat disimpulkan ada pihak yang membuat skenario referendum untuk menambah masa jabatan presiden.

"Karena UUD NRI Tahun 1945, yang berlaku saat ini dan sistem ketatanegaraan kita memang tidak lagi mengenal legalitas referendum," ujarnya.


Ia mengatakan dahulu Indonesia memang mengenal aturan referendum untuk mengubah UUD 1945 seperti diatur dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum dan UU Nomor 5/1985 tentang Referendum.

Namun menurut dia, pada awal reformasi kedua aturan itu telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan di level yang sama.

"Aturan yang mencabut ketentuan referendum adalah TAP MPR Nomor VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum. Juga UU Nomor 6/1999 tentang Pencabutan UU Nomor 5/1985 tentang Referendum," jelasnya.

Ia mengatakan, dengan dicabutnya ketentuan soal referendum sejak 1998/1999, maka saat ini referendum tidak diakui keabsahannya, dan tidak bisa diberlakukan dalam sistem hukum dan ketatanegaraan di Indonesia.

Ia menjelaskan, adanya berbagai alasan pencabutan sistem referendum itu dalam konsiderans menimbang TAP MPR Nomor VIII/MPR/1998, salah satunya disebutkan bahwa referendum dinilai tidak sesuai dengan jiwa, semangat, dan prinsip keterwakilan sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.

Menurut dia, UU Nomor 6/1999 menyebut prosedur perubahan konstitusi hanya mengacu kepada mekanisme yang diatur dalam pasal 37 ayat 1 hingga 4 UUD NRI 1945.

"Ketentuan itu menyatakan perubahan UUD NRI 1945 hanya dapat dilakukan oleh MPR dengan syarat diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah angggota MPR, lalu diajukan secara tertulis dengan menyebutkan pasal yang diusulkan untuk diubah beserta alasan dan alternatif perubahannya. Kemudian sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR, dan disetujui sekurang-kurangnya 50 persen ditambah 1 dari jumlah anggota MPR," katanya.

Editor: Khoirur Rozi