POLHUKAM

Politisi Demokrat: Aksi Peretasan Langgar Kebebasan Sipil

Ilustrasi peretasan. (Unsplash.com)
Ilustrasi peretasan. (Unsplash.com)

JAKARTA - Politisi senior Partai Demokrat, Rachland Nashidik menegaskan peretasan terhadap pengkritik pemerintah sebagai bentuk menekan kebebasan sipil. Menurutnya, peretasan bukan sebuah kebetulan melainkan membentuk pola yang sistematis.

Hal itu ia sampaikan menyusul aksi peretasan terhadap pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Peretasan ini terjadi usai BEM UI mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Tiap kali ada kontroversi publik yang dipicu kritik warga pada otoritas politik, peretasan selalu dialami oleh pengkritik. Dulu mahasiswa UGM, wartawan TEMPO juga, dan sekarang BEM UI. Kesimpulannya, bisa jadi kejadian ini bersifat sistematik,” kata Rachland dikutip dari Antara, Selasa (29/6/2021).

Menurut Rachland, aksi peretasan melanggar privasi seseorang lantaran mengambil data-data pribadi secara paksa. Ia pun meminta masalah ini disikapi secara serius termasuk oleh pemerintah.

“Menurut saya, ini tidak boleh dianggap enteng. Kejadian ini bisa dialami oleh siapa saja, termasuk pada partai politik koalisi pemerintah dan anggota DPR,“ ujarnya.


Oleh karena itu, ia berharap partai politik dapat mendorong kader-kadernya di DPR RI untuk menyuarakan masalah peretasan itu.

“Penting bagi tiap partai politik untuk menggunakan fraksinya di DPR untuk menyoal masalah ini. Jangan sampai mereka ikut jadi korban hanya karena memiliki pilihan politik yang berbeda,” ujarnya.

Ia menambahkan para anggota dewan patut curiga pelaku peretasan bukan kelompok warga biasa, karena mereka membutuhkan alat dan modal khusus untuk melakukan peretasan secara sistematis.

Editor: Khoirur Rozi