DAERAH

Soal PPKM Darurat, Pemprov DKI Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. (Info Indonesia/Khoirur Rozi)
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. (Info Indonesia/Khoirur Rozi)

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta belum memutuskan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta menunggu keputusan resmi pemerintah pusat sebelum mengumumkan kepada publik.

"Jadi baru dibahas, kita tunggu saja pengumuman dari Pak Menko. Detilnya saya tidak bijak kalau menyampaikan mendahului," kata Riza di Balai Kota Jakarta seperti dikutip dari Antara pada Rabu (30/6/2021).

Menurut Riza, kebijakan baru tersebut untuk mengetatkan pembatasan demi menekan laju penularan COVID-19. Namun, ia belum bisa menyampaikan lebih detil perihal itu.

"Prinsipnya perlu ada pengetatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya," ujarnya.


Riza menambahkan, Pemprov DKI selalu siap melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat, termasuk menerapkan PPKM Darurat. 

"DKI siap melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk keuangan yang dibutuhkan nanti sama-sama kita atasi dengan pemerintah pusat," imbuhnya.

Sebelumnya beredar informasi Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri serta para gubernur. Rapat tersebut dikabarkan membahas ihwal kemungkinan penerapan PPKM Darurat, termasuk untuk wilayah DKI Jakarta

Penerapan PPKM Darurat itu direncanakan selama dua pekan. Selama periode waktu tersebut, restoran dan mal akan ditutup, sedangkan perkantoran diharuskan menerapkan sistem bekerja dari rumah (Work From Home) untuk seluruh karyawan (100 persen).

Editor: Khoirur Rozi