POLHUKAM

Legislator: Definisi PPKM Darurat Harus Jelas

Ilustrasi pandemi COVID-19. (Dok. Pixabay)
Ilustrasi pandemi COVID-19. (Dok. Pixabay)

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menuturkan bahwa dirinya masih menunggu penjelasan pemerintah terkait rencana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Saleh meminta pemerintah memperjelas definisi PPKM Darurat.

Menurutnya, kebijakan PPKM Darurat harus benar-benar dipastikan dapat menurunkan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Jika tidak, wacana dan kebijakan itu tidak akan jauh berbeda dari PPKM skala mikro yang tengah berjalan saat ini. 

"Tapi, apa itu PPKM Darurat? Perlu definisi yang jelas. Sebab, kalau sama dengan PPKM sebelumnya, ya hasilnya pun akan sama juga. PPKM sebelumnya kan telah dinilai tidak berhasil. Karena tidak berhasil itu, lalu dibuat lagi kebijakan baru. Kalau baru, ya harus ada aspek yang benar-benar membedakannya dengan kebijakan sebelumnya," tegasnya dalam siaran pers, Rabu (30/6/2021).

Lebih lanjut, legislator dapil Sumatera Utara II ini mengungkapkan bahwa dirinya tidak tahu mengapa pemerintah tidak mau mencoba kebijakan lockdown atau jika tidak bisa lockdown total, setidaknya lockdown akhir pekan yang menurutnya bisa dikombinasikan dengan PPKM Darurat. Artinya, pada hari-hari kerja diterapkan PPKM Darurat, sementara lockdown khusus pada akhir pekan.

"Tantangannya kan semakin sulit. Orang yang terpapar semakin banyak. Rumah sakit semakin penuh. Tenaga-tenaga medis semakin kewalahan. Semua itu perlu dihadapi dengan kebijakan yang benar-benar komprehensif," tambahnya.


Menurut Saleh, ada banyak kalangan yang menilai bahwa kebijakan yang diambil pemerintah cenderung hanya berganti nama dan istilah. Sementara pada tataran praktis, kebijakan itu tidak mampu menjawab persoalan yang ada. 

Kesan seperti itu, kata Saleh, sangat beralasan mengingat banyaknya kebijakan dan istilah yang sudah diterapkan.

"Selain itu, saya mendorong pemerintah untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan dalam menghadapi berbagai persoalan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan. Kebutuhan itu antara lain ketersediaan ruang perawatan bagi yang terpapar, tenaga medis, testing dan tracing, serta obat-obatan yang mampu menyembuhkan pasien. Tidak lupa, program vaksinasi harus dipercepat," ujar politikus Fraksi PAN ini.

Terakhir, Saleh juga mengingatkan agar masyarakat tidak abai terhadap protokol kesehatan. Implementasi protokol kesehatan harus lebih ketat dan tegas. Prokes, tegas Saleh, adalah salah satu kunci dalam mencegah penyebaran COVID-19. 

"Karena itu, prokes harus menjadi garda utama," tandas Saleh.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dikabarkan telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali. Hal tersebut dibenarkan oleh juru bicara Menko Marves Jodi Mahardi.

"Betul Menko Maritim dan Investasi telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali," ujar Jodi Mahardi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (29/6/2021), seperti dilansir Antara.

Dia menuturkan lebih lanjut bahwa keterangan resmi akan segera disampaikan pemerintah.

 

Editor: Khairisa Ferida