WARNA-WARNI

Berita Hoaks Paling Banyak Menyangkut Politik Hingga SARA

Ilustrasi hoaks. (Pexels)
Ilustrasi hoaks. (Pexels)


JAKARTA – Pakar Search Engine Optimization (SEO), Charlie M Sianipar mengungkapkan, saat ini berita hoaks atau palsu yang paling banyak disebar menyangkut isu sosial politik, kesehatan, dan SARA. Menurutnya, ketiga isu ini ampuh untuk memecah belah masyarakat.

"Tiga isu itu sering dipilih untuk berita hoaks karena dianggap paling mudah dan ampuh untuk memecah belah masyarakat, " kata Charlie dikutip dari Antara, Senin (5/7/2021).

Charlie menjelaskan, berita hoaks bertujuan untuk mengadu domba, menyebarkan fitnah dan kebencian, mencemarkan nama baik, serta menciptakan kecemasan. Adapun penyebaran hoaks banyak dilakukan melalui situs abal-abal, media sosial, dan aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp.

Ciri-ciri berita hoaks umumnya bernada provokatif, tidak netral atau berat sebelah, mencatut nama tokoh berpengaruh atau pakai nama mirip media terkenal, serta memanfaatkan fanatisme atas nama ideologi, dan agama.

“Judul dan pengantarnya provokatif dan tidak cocok dengan isinya, memberi penjulukan minta supaya disebar atau diviralkan, menggunakan argumen dan data yang sangat teknis supaya terlihat ilmiah dan dipercaya,” jelasnya.


Selain itu, untuk memperkuat informasi, berita hoaks biasanya ditambah dengan foto atau video yang tidak sesuai. Bahkan terkadang para pembuat hoaks mengedit foto untuk meyakinkan masyarakat.

"Masih menjamurnya berita hoaks hingga saat ini karena peningkatan pengguna smartphone dan media sosial yang begitu pesat itu belum diikuti maksimal dengan literasI digital, " ungkapnya.

Untuk memutus penyebaran hoaks, Charlie menjelaskan, pemerintah perlu memberikan literasi digital kepada masyarakat. Selain itu, tindakan tegas juga perlu diberikan kepada pembuat dan penyebar berita hoaks. Namun juga masyarakat harus semakin cerdas memfilter berita yang tidak jelas sumbernya.

Sementara itu, penyebar hoaks terancam pasal 28 ayat I UU ITE  yakni ancaman pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

"Jadi pikir sebelum digulirkan agar masyarakat tidak terjerat dengan ancaman pidana UU ITE, " ujar Sianipar.

Agar tidak tertipu dengan hoaks, ujar dia, ada tiga situs yang bisa digunakan untuk mengecek apakah berita/informasi itu benar atau tidak, yakni TurnBackHoax. id, CekFakta.com dan Detax.org.

Editor: Khoirur Rozi