POLHUKAM

Ketua MPR Targetkan Draf PPHN Rampung Akhir Tahun Ini

 Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet). (Dok Pribadi)
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet). (Dok Pribadi)

JAKARTA - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menargetkan rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) berikut naskah akademiknya selesai pada akhir tahun ini. Sehingga, katanya, pada awal 2022 pimpinan MPR bisa mulai menjalin komunikasi politik dengan presiden, para pimpinan partai, dan DPD RI.

“Tidak hanya itu, komunikasi politik juga akan dijalankan pimpinan MPR RI dengan berbagai kalangan, seperti pimpinan ormas, civitas akademika dari berbagai kampus, hingga stakeholder terkait lainnya seperti dunia usaha,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Senin (5/7/2021).

Lebih lanjut ia menjelaskan, saat pimpinan partai politik sudah saling sepaham, MPR RI kemudian akan mengurus teknis administrasi pengajuan usul amendemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang hanya fokus pada penambahan dua pasal.

Antara lain penambahan ayat pada Pasal 3 yang memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN dan Penambahan ayat pada Pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan Presiden apabila tidak sesuai dengan PPHN.

“Dengan demikian amendemen terbatas tidak akan mengarah kepada hal lain diluar PPHN, seperti penambahan periodisasi masa jabatan presiden-wakil presiden ataupun mengembalikan kembali pemilihan presiden-wakil presiden melalui MPR RI. Mengingat pada Pasal 37 Konstitusi telah mengatur secara tegas mengenai mekanisme usul perubahan konstitusi yang tidak dapat dilakukan secara mendadak,” jelas Bamsoet.


Menurut Bamsoet, proses panjang amendemen sudah diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat 1-3 UUD NRI 1945. Ayat 1 menjelaskan, bahwa usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR, yakni sekitar 237 dari 711 jumlah anggota MP yang terdiri dari anggota DPR RI dan DPD RI.

“Di ayat 2 Pasal 37 UUD NRI 1945 dijelaskan pula bahwa setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Jadi masyarakat bisa mengetahui dengan jelas apa saja usulan perubahan yang diajukan oleh para wakilnya di MPR RI. Karena hanya akan membahas PPHN, amendemen terbatas konstitusi tidak akan membuka kotak pandora yang menimbulkan hiruk pikuk dan mengganggu stabilitas politik nasional,” ungkapnya.

Ia menegaskan, kehadiran PPHN tidak menyebabkan presiden kembali menjadi mandataris yang harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada MPR. Proses pemberhentian Presiden/Wakil Presiden juga tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam konstitusi, yakni pada Pasal 3 Ayat (3) dan Pasal 7B Ayat (1).

“Adanya PPHN juga tidak menghilangkan SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). Justru PPHN akan menjadi payung ideologi dan konstitusional dalam penyusunan SPPN, RPJP, dan RPJM yang lebih bersifat teknokratis,” katanya.

Bamsoet menambahkan, keberadaan PPHN sangat penting untuk memastikan adanya satu pedoman bagi seluruh elemen bangsa dalam meneguhkan pokok-pokok pikiran UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, PPHN juga memperkuat sistem presidensial di era desentralisasi, serta menjamin keberlangsungan kepemimpinan nasional yang konstitusional, kuat dan stabil dan berwibawa.

“Keberadaan PPHN juga akan memperkokoh integrasi bangsa dalam semangat persatuan dan kesatuan, yang berdasar kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika,” imbuhnya.

Editor: Khoirur Rozi