EKONOMI

KORAN INFO INDONESIA

BUMN Makin Gemuk, Rakyat Kecil Kian Terpuruk

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Menteri BUMN, Erick Thohir. (SINDOnews)
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Menteri BUMN, Erick Thohir. (SINDOnews)

JAKARTA - Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus ditambah. Dari Rp699,43 triliun, menjadi Rp744,75 triliun. Dari alokasi sebelumnya, porsi untuk UMKM dan korporasi ternyata paling besar. Ketika terjadi penambahan, dana insentif usaha menjadi Rp62,83 triliun, sedangkan UMKM diturunkan. Diduga, pada klaster ini, yang paling banyak menikmati adalah perusahaan-perusahaan besar, juga bank-bank milik pemerintah.

 

”Untuk program penanganan COVID-19 dan PEN, sekarang dengan keputusan yang tadi sudah disetujui oleh Bapak Presiden akan naik menjadi Rp744,75 triliun," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Sabtu (17/7/2021).

Dari penelusuran tim Info Indonesia, realisasi anggaran dari klaster ini tidak pernah disebutkan oleh pemerintah. Setiap kali perwakilan pemerintah berbicara atau menyampaikan serapannya, hanya menunjukkan angka kumulatif.

Dari penelusuran tim Info Indonesia, realisasi anggaran dari klaster ini tidak pernah disebutkan oleh pemerintah. Setiap kali perwakilan pemerintah berbicara atau menyampaikan serapannya, hanya menunjukkan angka kumulatif.

Tidak dijelaskan ada berapa banyak UMKM yang sudah dibantu dan total dana yang digunakan. Sebaliknya, juga tak dijelaskan berapa persen jatah untuk korporasi.


Dari keterangan pers Sri Mulyani hanya disebutkan, ”untuk insentif usaha Rp62,83 triliun, UMKM sedikit turun karena lebih pada kredit untuk penjaminan modal kerja, tapi bukan pemberian bantuan tunai. Dan, program prioritas lainnya tetap di Rp117,94 triliun. Jadi, dana PEN dan penanganan COVID-19 naik dari Rp699,43 triliun menjadi Rp744,75 triliun".

Hal itu membuat publik menduga-duga adanya ketidakadilan dalam proporsi dana PEN. Sebagian malah menyangka uang itu diselewengkan. Pemerintah pun dituntut untuk transparan.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Surakarta (UNSA), Agus Trihatmoko, menilai, adanya dana stimulus untuk UMKM dan korporasi adalah hal yang wajar. Karena saat ini keduanya dalam kondisi krisis dan perlu mendapat bantuan untuk menjaga perekonomian nasional.

Namun demikian, kebijakan tersebut harus transparan, adil, dan akuntabel, sehingga tepat sasaran. Maksudnya, pemerintah harus adil ihwal alokasi anggaran yang dianggarkan untuk UMKM dan korporasi. Sebab, akan menimbulkan prasangka dana besar itu menjadi bahan bancakan untuk perusahaan-perusahaan raksasa.

Menurut dia, kelompok kecil dan menengah menyangkut puluhan juta unit usaha yang memiliki keterbatasan permodalan dan finansial, serta infrastruktur usaha lainnya. Jadi, perlu mendapatkan anggaran yang lebih besar.

Hal itu berbeda jauh dengan kondisi kelompok korporasi. Meskipun, korporasi juga memiliki peran penting bagi perekonomian.

”Ada baiknya dalam semester dua berjalan ini untuk direlokasi agar rasa keadilan dapat dipahami oleh semua pihak," kata Agus kepada Info Indonesia, Minggu (18/7/2021).

Selain itu, kata Agus, diperlukan transparansi dan akuntabilitas terhadap stimulan dana bagi korporasi. Jika berimplikasi positif terhadap pasar atau konsumen, maka tidak menjadi masalah.

Karena, korporasi juga memiliki kepentingan positif bagi masyarakat. Misalnya, subsidi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), perpajakan impor dan ekspor, atau tarif harga produk konsumtif,  kesehatan, dan lain sebagainya.

Hal berbeda dapat dinilai kurang tepat jika itu menyangkut subsidi bunga pinjaman dan restrukturisasi utang dan permodalan, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau swasta. Stimulan dana seperti ini rawan terhadap penyimpangan oleh kepentingan tertentu, yang sama sekali tidak diharapkan.

“Transparansi dan akuntabilitas perlu disajikan secara detil oleh pemerintah. Perusahaan apa saja, berapa besar akumulasi nilainya, dan argumentasi risiko yang mungkin timbul, jika tanpa suatu kebijakan termaksud,” terang Agus.

Kalkulasi dan komposisi perlu kriteria yang adil dan objektif. Mengingat bahwa mayoritas korporasi besar dan menengah terdampak oleh situasi krisis. Artinya, stimulan dana kepada korporasi agar tidak ditumpangi oleh segelintir kepentingan elite yang mengarah pada kelompok usaha tertentu.

“Dengan begitu, tidak akan ada tudingan politis dengan istilah dana negara untuk bancakan konglomerat. Termasuk, kemungkinan terjadinya  window dressing permodalan dan keuangan BUMN, tertentu," kata dia.

Ditegaskan Agus, intinya kewajiban pemerintah harus menyampaikan data ke publik secara transparan berikut hasil realisasinya (outcome) setiap program PEN. Hal yang sangat penting lainnya sebelum stimulan PEN yakni prioritas dana segar untuk penanganan pandemi. Hal ini tidak bisa ditawar atau tertunda oleh faktor ketersediaan dana dan birokrasinya.

Orientasi dana PEN secara umum harus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat bawah, yaitu bantuan bagi pengangguran dan kelompok masyarakat miskin, dan insentif tenaga kesehatan. Hal itu akan mendongkrak ekonomi karena ada daya beli, selain menyelamatkan ekonomi mereka.

“Selebihnya, jika uang negara mencukupi dipergunakan untuk kelompok usaha, korporasi dan UMKM atau koperasi. Sementara, pembangunan fisik infrastruktur di luar urgesinitas krisis pandemi, lebih baik ditunda," ucapnya.

Ekonom Center of Reform On Economic (CORE Indonesia), Yusuf Rendy Manilet, menjelaskan, masalah informasi publik mengenai laporan lengkap penggunaan dana PEN bisa diakses melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tetapi, untuk mengetahui informasi ini secara lebih detail, membutuhkan usaha lebih besar karena harus mengajukan informasi ke BPK langsung.

Terlepas dari hal itu, memang penyaluran bantuan korporasi ini perlu diawasi, dengan ketat, terutama dalam proses persetujuannya. Pastinya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mempunyai prasyarat perusahaan yang berhak menerima bantuan ini.

Tentu dalam proses pemeriksaannya, kata Yusuf, perlu dilakukan pengecekan secara ganda terkait persyaratan yang diajukan tersebut. Karena penjaminan korporasi ini juga akan melibatkan pihak perbankan, maka koordinasi dengan pihak seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi penting untuk dijalankan.

Berkaca pada laporan evaluasi penyaluran PEN tahun lalu, pemerintah perlu memiliki basis terpadu, khususnya untuk menyalurkan beragam bantuan seperti misalnya bantuan perlindungan sosial ataupun UMKM. Di samping itu, koordinasi dengan pemerintah daerah juga menjadi penting.

“Masalah miskoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah ini tentu akan berdampak pada tidak optimalnya penyaluran PEN khususnya di daerah penerimannya," ucapnya.

Dari catatan yang dituliskan Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis, Suroto, diketahui dalam dana PEN untuk UMKM pada tahun lalu, sebesar Rp124 triliun, tidak sesuai peruntukan. Melainkan untuk menyelamatkan likuiditas bank dalam bentuk penyertaan dana penempatan pemerintah.

Hal itu membuat kelompok masyarakat yang memiliki UMKM harus gigit jari. Karena dari 63 juta pelaku usaha mikro, hanya 3 persen dari total rasio kredit perbankan. Diperkirakan separuhnya terhenti dan jatuh jadi penerima Bantuan Sosial (Bansos).

“Kebijakan tahun lalu yang alokasikan dana BPUM (Bantuan Presiden Untuk Usaha Mikro) sebesar Rp11 triliun saja sudah terlihat sangat membantu rakyat. Padahal jumlahnya sangat kecil jika dibandingkan dengan alokasi dana PEN keseluruhan,” terang dia.

Di sisi lain, untuk alokasi penyelamatan korporasi, sudah mendapat Rp60 triliun. Dampaknya kepada ekonomi rakyat pun tidak besar.

“Saat ini korporasi  mulai mengajukan lagi bantuan ke pemerintah. Mereka sangat tricky sekali untuk lakukan lobi. Mereka bahkan sedang ajukan ratusan triliun untuk alokasi korporasi tahun ini. Sementara skema untuk bantuan ekonomi rakyat belum terlihat,” jelasnya.

Dampak dari hal ini akan membuat korporasi semakin gemuk. Sementara rakyat makin kesulitan menghadapi pagebluk. Imbasnya, kesenjangan ekonomi semakin buruk.

“Hal ini bisa dilihat dari indikator kecenderungan dana tabungan orang kaya dan super kaya di bank meningkat tajam. Sementara tabungan kelas menengah ke bawah menurun, yang artinya sudah mulai tergerus untuk konsumsi,” terang dia.

“Jadi saat ini baiknya pemerintah kembalikan komitmen untuk selamatkan ekonomi rakyat banyak. Uang pemerintah dari alokasi APBN  di bank untuk 2020 diambil saja dan disalurkan langsung sebagai bantuan transfer tunai tahun ini,” pintanya.

Bantuan BUMN Bisa ditunda

Di tengah negara masih dalam keadaan krisis, muncul rencana pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN.

Ekonom Senior, Fadhil Hasan, mengatakan, sebelum dana PMN diberikan seharusnya ada evaluasi terhadap transformasi kinerja BUMN selama ini. Kebijakan transformasi BUMN dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan sehingga belum memberikan hasil yang optimal bagi perekonomian negara.

Menurut dia, tidak ada kesinambungan yang konsisten dalam transformasi perusahaan pelat merah. Adanya perubahan yang berkesinambungan sesuai dengan selera rezim yang berkuasa.

“Kebijakan transformasi BUMN sangat tergantung kepada siapa yang berkuasa. Ganti kekuasaan ganti kebijakan. BUMN menjadi instrumen dan kepentingan politik,” ujar Fadhil.

Fadhil menyatakan, kontribusi BUMN terhadap perekonomian di tengah pandemi belum maksimal, malah yang terjadi APBN memberikan suntikan modal kepada BUMN yang dirundung berbagai permasalahan. Mulai dari efisiensi perusahaan, tata kelola, intervensi politik, manajemen dan sumber daya manusia lemah, perekrutan yang tertutup.

Akibatnya, alih-alih memberikan kontribusi bagi negara me;alui dividen bagi anggaran negara yang maksimal sebagai salah satu indikator kesehatan perusahaan, kenyataannya, setiap tahun BUMN selalu meminta penyertaan modal negara untuk keberlangsungan hidupnya. ”Hal ini sudah berlangsung lama dan berulang-ulang,” ujar Fadhil.

Fadhil memandang persoalan besar BUMN hari ini adalah tidak jelasnya orientasi ekonomi dan sosial dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu persoalan adalah selalu tidak jelasnya orientasi ekonomi dan sosial dalam BUMN.

Ketidakjelasan ini menjadi alasan BUMN untuk meminta keistimewaan negara. Contohnya adalah BUMN Karya yang kini sedang mengalami masalah keuangan, dan solusinya adalah dengan meminta penyertaan modal pemerintah karena ditugaskan untuk membangun proyek-proyek infrastruktur yang tidak ekonomis.

"Kemudian, setelah selesai dibangun, proyek infrastruktur tersebut dijual kepada swasta dengan nilai di bawah harga pasar," ujarnya.

Fadhil menyarankan, perlu evaluasi keberadaan BUMN secara mendasar sebelum diberikan PMN, dalam hal ini Kementerian Keuangan perlu mempertanyakan situasi dan kondisi BUMN-BUMN tersebut secara komprehensif.

Oleh karena itu, dia menyarankan untuk dilakukan evaluasi BUMN ini secara mendasar. Birokrasi tidak sejalan dengan bisnis. Selama BUMN masih merupakan bagian dari pemerintahan dan birokrasi maka tidak akan ada transformasi BUMN yang berkelanjutan dan memberikan hasil yang optimal.

“Jadi, BUMN harus dipisahkan dan dipotong dari proses politik dan birokrasi. Konsekuensinya, tidak ada lagi kementerian BUMN, yang ada adalah CEO yang jabatannya tidak tergantung dari masa jabatan kabinet. Dan, kriteria pergantian jabatan CEO BUMN adalah kinerjanya,” saran dia.

Sementara itu, Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan bahwa kontribusi BUMN kepada perekonomian sangat besar dan terbukti. Total aset BUMN di tahun 2020 adalah Rp8,414 triliun atau tumbuh 7,1 persen dari sebelumnya tahun 2019. BUMN menyumbang 21 persen dari APBN) dari pajak dan dividen.

Arya menyebut, PMN senilai Rp72,44 triliun kepada 12 BUMN pada 2021, mayoritas untuk penugasan yang diberikan pemerintah.

”Hutama Karya dapat PMN Rp31,35 triliun, ditugaskan membuat jalan tol sampai ke Aceh. Orang Aceh belum pernah liat jalan tol, sekarang sudah lihat," ujar Arya.

Menurut dia, apabila menunggu sampai harga keekonomiannya masuk dan swasta mulai tertarik bangun jalan tol di Pulau Sumatera, maka masyarakat di Sumatera Utara maupun Aceh tidak bisa menikmati jalan tol seperti di Pulau Jawa.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron, mengatakan, pembahasan PMN kepada BUMN sudah berlangsung lama di DPR dan pihaknya setuju dilakukan dengan catatan untuk perbaikan ekonomi ke depan.

‘Proses anggaran PMN ini bersifat terbuka di Komisi VI DPR dan kami berharap ada multiple effect dari PMN yang diberikan, meski kami memahami bahwa kami tidak ada peran persetujuan terhadap APBN 2021 dan 2022 nanti, imbas UU No 2/2020 dimana DPR tidak lagi menyetujui APBN namun kami masih memiliki hak pengawasan," ujar Herman.

Herman berharap, BUMN bisa berperan lebih lagi di era pandemi dan untuk pemulihan ekonomi. Dalam situasi negara darurat, berat kalau tidak ada BUMN.

"Jika dalam kondisi saat ini ada kelangkaan-kelangkaan pada tabung oksigen, obat-obatan maka di sini BUMN berperan dalam rangka penugasan. Satu sisi kita ingin memadamkan pandemi dan di sisi lain ekonomi kita bisa berjalan," ujarnya.

Negara Tidak Sensitif

Namun, Sekretaris Menteri BUMN 2005-2010, Muhammad Said Didu, menerangkan, pemberian PMN tidak sensitif kepada perasaan rakyat. Pengambilan keputusan PMN ini betul-betul mengabaikan sensitivitas publik.

Terlebih di tengah kesulitan APBN, nakes tidak dibayar, utang rumah sakit belum dibayar, tidak lockdown dengan alasan tidak mampu berikan makan rakyat. ”Tahu-tahu kok semangat menyentuh PMN, ini sensitivitas negara tidak ada,” ujar Said.

Said mengatakan, pemerintah harusnya fokus terlebih dahulu untuk menangani pandemi COVID-19. Menurutnya, masyarakat akan sangat kesal ketika mendapatkan kabar pemerintah mengucurkan dana untuk bangun jalan tol di tengah kondisi pandemi.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Negara Veteran Jakarta (UPN VJ), Achmad Nur Hidayat, mengingatkan, dana PMN untuk BUMN adalah penugasan dari publik Indonesia yang akan dimintai pertanggungjawabannya.

Oleh karena itu, semua petinggi BUMN baik komisaris dan direksi harus mengelolanya dengan lebih profesional dan berpihak kepada publik. Bukan malah dikorupsi oleh pejabat sendiri seperti kasus BUMN sektor asuransi yang lalu.

Achmad melihat, kredibilitas BUMN di masa pandemi ini mengalami beberapa guncangan. Kasus Kimia Farma Diagnostik, tata kelola Jiwasraya, kolapsnya BUMN Karya dan Garuda Indonesia. Sehingga reputasi publik terhadap BUMN turun drastis.

Dia memandang, perlunya penegakan hukum yang keras kepada oknum BUMN yang memanfaatkan perusahaan negara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya apalagi di era kesulitan ekonomi dan pandemi seperti sekarang ini.

Bila kemudian hari, petinggi BUMN penerima PMN melakukan korupsi maka harus dihukum lebih keras, dan lebih berat dibandingkan penyelenggara negara lain. Pasalnya, mereka sudah banyak difasilitasi negara.

Menurutnya, pemberian PNM kepada BUMN karya, BUMN perbankan menunjukan prioritas yang kurang tepat dalam perencanaan keuangan negara. Namun karena BUMN banyak yang kritis secara keuangan maka tindakan penyelamatan tersebut perlu dilakukan di atas kebutuhan dana di sektor penanganan COVID-19 dan bansos publik.

“Di masa pemulihan nanti BUMN dapat membantu publik seperti dukungan layanan yang lebih baik dan terjangkau kepada publik bukan malah mencekik publik dengan layanan mahal," ujar Achmad.

*Artikel ini telah terbit di Koran Info Indonesia edisi 19 Juli 2021

Editor: Halomoan