DAERAH

Presiden Jokowi Setuju Usulan Gubernur Sumsel, Nama PPKM Darurat Diganti

Gubernur Sumsel, Herman Deru mengikuti rapat virtual bersama Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin, di Command Center Kantor Gubernur, Senin (19/7/2021) siang.
Gubernur Sumsel, Herman Deru mengikuti rapat virtual bersama Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin, di Command Center Kantor Gubernur, Senin (19/7/2021) siang.

PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan. Herman Deru meminta kepada Presiden RI, Joko Widodo untuk mengubah nama PPKM Darurat. Sebab kata darurat menyebabkan kekhawatiran di masyarakat.

"Izin pak presiden sekedar informasi, masyarakat ini agak sedikit takut mendengar kata PPKM darurat ini pak, mungkin istilahnya diganti saja dengan yang lain. Karena kalau bicara tentang darurat itu masyarakat menjadi khawatir," kata Herman Deru saat mendengarkan arahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin  secara virtual, yang diikuti kepala daerah se-Indonesia secara virtual di Command Center Kantor Gubernur, Senin (19/7/2021) siang.

Sedangkan terkait dengan istilah PPKM Darurat, dia menyarankan untuk diganti menjadi level satu hingga level empat. ”Mengenai istilah PPKM Darurat juga sering sekali menjadi bahasan dan banyak masukan dari yang lain salah satunya pak gubernur. Untuk itu kita akan ubah namanya menjadi PPKM level sampai sampai level empat, terima kasih sarannya pak gubernur," ujar Jokowi.

Selain itu Herman Deru juga meminta agar penyaluran vaksin COVID-19 dilakukan secara proporsional ke daerah. Sehingga percepatan vaksinasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota dapat berjalan sesuai dengan target.

”Kami di daerah ini, Pak Presiden sangat siap untuk memberikan vaksinasi pada masyarakat. Kendalanya kuota vaksin yang diterima daerah sangat terbatas. Jadi kami berharap pembagian vaksin itu dilakukan secara proporsional.  Jangan sampai ini menjadi penghambat percepatan vaksinasi," ujar dia.


Dia menyebut untuk Sumsel saja, sampai saat ini baru 13 persen penduduk yang di vaksin dosis pertama, dan 5, 98 persen dosis kedua. Padahal, antusias warga  untuk divaksin sangat tinggi, namun terkendala pada terbatasnya pasokan vaksin yang dikirim pemerintah pusat.

“Saya rasa hal ini juga menjadi permasalahan bagi provinsi dan daerah  yang lain,” jelasHerman Deru yang turut didampingi Wagub Mawardi Sumsel, Yahya pada

Menanggapi pernyataan tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan, jumlah vaksin memang  terbatas. Terlebih Indonesia belum memproduksi vaksin sendiri.

Hal itu membuat pembagian ke daerah didasarkan pada hasil kajian ilmiah, para epidemiologi, sesuai dengan tingkat keparahan kasus COVID-19 di setiap daerah.

“Untuk vaksin ini memang kita dahulukan yang daerah yang  mengalami lonjakan COVID-19 tinggi. Karena itu yang kita putuskan melihat data yang tinggi terlebih dahulu, agar terbentuk herd imunity dan tidak menyebar ke daerah lain" jelas Jokowi.

Di akhir arahannya presiden meminta seluruh kepala daerah, TNI, Polri, dan Forkopimda untuk fokus pada permasalahan COVID-19 baik dari sisi ekonomi, manajemen, dan pengorganisasian.

Jokowi juga menegaskan dua hal yang sangat penting dalam penanganan pandemi. Pertam menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan percepat vaksinasi agar cepat mencapai herd imunity.

”Kepemimpinan di lapangan sangat penting kontrol keadaan dan kondisi untuk gubernur, bupati dan wali kota untuk menjalin kerja sama yang baik dalam menangani pandemi ini. Dan dua hal yang penting yakni karena kuncinya di sini untuk penerapan protokol kesehatan, terutama memakai masker dan percepat vaksinasi hingga kita cepat mencapai herd imunity," tutupnya.

Usai mendengarkan arahan presiden, Gubernur Herman Deru didampingi Wagub Mawardi Yahya mengajak seluruh masyarakat Sumsel untuk terus  meningkatkan kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan sebagaimana  sesuai dengan arahan Kepala Negara.

Sedangkan mengenai vaksin yang masih terbatas,  Herman Deru mengintruksikan  bupati dan wali kota untuk sesegera mungkin menyuntikan vaksin yang ada pada masyarakat yang belum vaksin.

“Sesuai arahan presiden juga, dan ini saya arahkan juga dengan wali kota dan bupati untuk menyuntikan vaksin pada masyarakat dengan cadangan dosis kedua sambil menunggu vaksin datang lagi,” tandasnya. (**)

Editor: Rio Taufiq Adam