POLHUKAM

La Nyalla: Antisipasi Lebih Banyak Buruh Di-PHK

 Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti
Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti

JAKARTA - Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah mengantisipasi lonjakan angka pengangguran apabila Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Darurat) diperpanjang. 

PPKM Darurat untuk Jawa-Bali berlangsung 3-20 Juli 2021. Pemerintah juga menerapkan kebijakan yang sama terhadap 15 daerah lain, di luar Jawa dan Bali. 

Belakangan muncul skenario memperpanjang PPKM Darurat hingga akhir Juli 2021, sebagaimana diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PK), Muhadjir Effendy. Namun, pernyataan Muhadjir ini dikoreksi Kantor Staf Presiden.  

“PPKM Darurat membuat sejumlah pekerjaan dan usaha semakin terpuruk. Ini harus menjadi perhatian pemerintah karena potensi peningkatan pengangguran sangat mungkin terjadi. Potensi ini harus diantisipasi dengan baik, agar tidak terjadi dampak susulan yang akan merugikan negara,” kata La Nyalla dalam keterangan tertulisnya yang diterima Selasa (20/7/2021).

La Nyalla memaparkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Agustus 2020, jumlah angka pengangguran meningkat 2,67 juta orang. Sehingga, jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur sejak awal pandemi menjadi 9,77 juta orang. 


“Data BPS tersebut merupakan data sebelum terjadinya lonjakan dahsyat kasus Corona yang membuat pemerintah memutuskan menerapkan PPKM Darurat. Salah satu persoalan yang akan dihadapi akibat PPKM Darurat saya perkirakan adalah persoalan peningkatan pengangguran,” ucap senator asal Jawa Timur itu.

La Nyalla mengaku bisa memahami keputusan pemerintah menerapkan PPKM Darurat. Terlebih jumlah kasus harian COVID-19 menembus angka 50 ribu. Namun, menurutnya kebijakan tersebut berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

"Contohnya adalah bagaimana penutupan mal membuat banyak pekerja di sektor ini menjadi kehilangan pekerjaan. Sebab di luar swalayan dan toko kesehatan, semua toko dan tempat usaha harus tutup. Rumah makan pun juga tidak boleh menerapkan dine in, dan hanya boleh take away," tutur La Nyalla.

Saat ini, kata dia, ada 7.000 karyawan mal di Sumatera Utara terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Di Jawa Timur, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyampaikan ratusan ribu karyawan/pekerja mal juga telah dirumahkan.

La Nyalla menambahkan, dampak tersebut turut dirasakan karyawan bioskop dan pekerja di bidang ekonomi pariwisata ekonomi kreatif. Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) menyebut total sekitar 10.175 orang karyawan terdampak kebijakan penutupan bioskop.

Selain itu, kata dia, pengusaha yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) juga telah meminta atensi dari pemerintah sebab karyawan hotel dan restoran sangat terdampak PPKM Darurat.

“Banyak juga teman-teman dari kalangan buruh yang terpaksa dirumahkan imbas PPKM Darurat, apalagi kalau diperpanjang masa pemberlakuannya, akan lebih banyak buruh yang kehilangan pekerjaan, khususnya buruh di sektor non-esensial dan kritikal,” terang La Nyalla.

Mantan Ketua Umum PSSI ini pun berpesan agar pemerintah segera mengevaluasi pelaksanaan PPKM Darurat. 

“DPD RI akan memberi dukungan apapun keputusannya, apakah PPKM Darurat diperpanjang atau tidak. Karena kami yakin keputusan pemerintah sudah melalui pertimbangan dan kajian yang matang. Tapi saya berpesan agar keputusan yang diambil nanti harus bisa dikomunikasikan secara baik supaya tidak menimbulkan kontroversi,” tutupnya.

Editor: Widya Victoria