POLHUKAM

PPKM Darurat Diperpanjang, Epidemiolog: Harus Dipastikan Tidak ke Luar Rumah

llustrasi petugas Kepolisian melakukan penyekatan. (Antara)
llustrasi petugas Kepolisian melakukan penyekatan. (Antara)

JAKARTA - Keputusan PPKM Daruat diperpanjang hingga 25 Juli 2021, dinilai epidemilog dari Universitas Gadjah Mada, Riris Andono sudah tepat.

Dia menjelaskan, masyarakat harus mendukung keputusan tersebut. Serta bersama pemerintah, bersama-sama menekan angka penyebaran yang trennya mulai menunjukkan penurunan COVID-19.

Agar kasus harian positif COVID-19, terus mengalami penurunan sesuai target. Pemerintah sendiri menargetkan PPKM Darurat bisa menurunkan kasus menjadi 10 ribu per hari.

”Kalau belum turun, kan harus diperpanjang. Kalau memang mau turun sampai targetnya 10 ribu kasus COVID harian,” katanya dalam keterangan resmi, yang dikutip dari Antara, Rabu (21/7/2021).

Riris mengatakan, PPKM Darurat jilid pertama belum berdampak siginifikan karena masih banyak masyarakat belum membatasi aktivitas.


Karena itu, dia menyarankan agar sebagian besar atau 70 persen masyarakat tetap di rumah masing-masing selama PPKM Darurat. “Itu baru kemudian akan ada penurunan signifikan,” katanya.

Menurut dia, sebagian masyarakat resisten dengan PPKM Darurat dengan menganggap kebijakan itu tidak efektif. Pandangan seperti itu harus diubah agar PPKM Darurat berhasil menurunkan kasus harian COVID-19. “Padahal bukan PPKM-nya yang tidak efektif,” tuturnya.

Ia berpendapat PPKM Darurat tidak berjalan sesuai rencana karena pemerintah daerah belum berani memaksa warga tinggal di rumah masing-masing.

Ke depan, lanjut dia, pemerintah perlu menegakkan aturan secara konsisten. Menurut Riris, aturan PPKM Darurat yang pemerintah pusat buat sudah sangat jelas, sehingga seharusnya pemerintah daerah tidak bingung lagi menegakkannya.

“Harus dipastikan orang-orang tinggal di rumah, tidak kemudian pergi ke tempat lain. Di luar negeri lockdown, orang tinggal di rumah, mereka benar-benar tinggal di rumah. Masalah penegakan aturan, bagaimana itu bisa benar-benar ditegakkan," ujarnya.

Riris mengatakan sanksi denda layak bagi pelanggar PPKM Darurat. Negara lain pun menerapkan sanksi denda agar kebijakan pembatasan masyarakat efektif. Namun, jangan sampai petugas di lapangan bermain-main dengan sanksi denda karena itu bisa jadi masalah baru.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan untuk melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga 25 Juli dan akan melakukan pembukaan secara bertahap mulai 26 Juli 2021.

“Karena itu jika tren kasus terus mengalami penurunan maka 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap," kata Presiden Jokowi dalam pernyataan yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Selasa malam (20/7/2021). (*)

Editor: Rio Taufiq Adam