POLHUKAM

Rektor UI Rangkap Jabatan, Fadli Zon: Pak Jokowi Tak Baca yang Ditandatangani

Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.
Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

JAKARTA - Perubahan statuta Universitas Indonesia, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021, dikritik banyak pihak.

Pasalnya, dalam PP tersebut, bermuatan peraturan dasar pengelolaan UI yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan dan prosedur operasional UI.

Peraturan itu ditetapkan di Jakarta dan ditandangani oleh Presiden Jokowi pada 2 Juli 2021. Peraturan tersebut sekaligus mengganti peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI.

Perubahan yang berimbas pada bolehnya Rektor UI merangkap jabatan terletak pada Pasal 39 Statuta UI yang baru. Pasal 39 mengubah ketentuan pada Pasal 35 statuta yang lama.

Pasal 35 dalam PP 68/2013 tentang Statuta UI memuat aturan yang melarang Rektor ”merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta”.


Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon pun merasa bahwa dengan adanya PP 75/2021 melanggengkan Rektor UI, Ari Kuncoro merangkat jabatan sebagai Wakil Komisaris BRI.

“Sungguh memalukan, statuta UI diubah untuk melegitimasi jabatan komisaris BUMN. Kepercayaan masyarakat rontok baik pada dunia akademik maupun kekuasaan,” tulis alumnus Fakultas Sastra UI tersebut, melalui akun Twitter-nya @fadlizon dikutip Info Indonesia, Rabu (21/7/2021).

Dia mencurigai, bahwa perubahan statuta UI yang dimaklumatkan dalam PP 75/2021 adalah jebakan Presiden Jokowi. Dia menduga bahwa Kepala Negara tidak membaca isinya saat ditandatangani.

”Saya masih berharap Pak Jokowi tak sempat baca apa yang ditandatangani," cuit Fadli Zon. (*)

Editor: Rio Taufiq Adam