POLHUKAM

Rektor UI Ari Kuncoro Kerjanya Tidak Cakap

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono.

JAKARTA - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bersatu, Arief Poyuono menolak Rektor Universitas Indonesia (UI), Ari Kuncoro sebagai salah satu Wakil Komisaris BRI.

Arief menuturkan, kinerja Ari sebagai rektor selama ini belum cakap. Kemudian, jika ditambah harus menjadi pebisnis di BUMN, dia khawatir pemilik gelar S3 dari Brown University, Rhode Island, Amerika Serikat itu semakin tidak tidak fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai rektor.

”Saya minta rektor UI mundur saja dari sebagai rektor kalau mau jadi komisaris BUMN,” ujar Arief Poyuono ketika dihubungi Info Indonesia, Rabu (21/7/2021).

Arief menambahkan, seharusnya seorang rektor di UI tidak perlu rangkap jabatan menjadi komisaris BUMN. Terlebih, lanjut dia, UI adalah perguruan tinggi negeri (PTN) berbadan hukum, yang mana rektor sudah sibuk mengurus universitas sebagai badan otonom untuk mengelolanya secara profesional dan komersial.

Arief menambahkan, seharusnya seorang rektor di UI tidak perlu rangkap jabatan menjadi komisaris BUMN. Terlebih, lanjut dia, UI adalah perguruan tinggi negeri (PTN) berbadan hukum, yang mana rektor sudah sibuk mengurus universitas sebagai badan otonom untuk mengelolanya secara profesional dan komersial.

“Ini keputusan paling ngawur yang dilakukan Erick Thohir, yanh menjadikan pendidik jadi pebisnis di BUMN," ucapnya.


“Rektor itu tugasnya mencetak sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan profesional untuk memasuki dunia kerja, bukan ngawasi sambil jadi pebisnis di BUMN," imbuhnya.

Untuk diketahui, pemerintah telah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 menjadi PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI). Salah satu aturan yang diubah adalah terkait rangkap jabatan seorang rektor.

Sebelumnya, dalam Pasal 35 PP 68/2013 disebutkan, rektor UI dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat pada badan usaha milik negara (BUMN) atau daerah maupun swasta. Sementara dalam salinan PP 75/2021, Pasal 39 (c) berbunyi rektor, wakil rektor, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai direksi BUMN atau BUMD.

Dengan ditekennya PP 75/2021 tersebut, berarti melegitimasi rangkap jabatan Rektor UI, Ari Kuncoro selaku Wakil Komisaris BRI. (*)

Editor: Rio Taufiq Adam