POLHUKAM

Jangan Remehkan Perpanjangan PPKM Darurat

Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto:Istimewa)
Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto:Istimewa)

JAKARTA - Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021 harus direspons serius oleh seluruh pihak. Mulai dari pemerintah daerah, penegak aturan di lapangan, hingga masyarakat luas yang terkena dampak kebijakan. 

“Lima hari ke depan adalah masa-masa krusial yang menentukan apakah Indonesia bisa cepat keluar dari gelombang kedua COVID-19 atau tidak,” kata Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (21/7/2021).

Oleh karena itu, Puan meminta agar penegakkan PPKM Darurat dalam lima hari ke depan semakin ketat. Dia pun mengibaratkan perpanjangan kebijakan ini sama halnya seperti ujian sekolah.

“Ibarat ujian sekolah, lima hari ke depan adalah ujian penting yang harus kita sikapi dengan disiplin belajar yang ketat, supaya mendapat hasil baik setelahnya. Bukan malah kendur,” tutur Puan.

Puan juga meminta pelonggaran PPKM Darurat pada 26 Juli jika terjadi tren kasus menurun, tidak dijadikan alasan oleh aparat untuk melonggarkan penegakkan aturan di lapangan 


“Begitu juga masyarakat, jangan dijadikan alasan untuk megendurkan protokol kesehatan. Jika itu yang terjadi, kondisi penularan pasti akan sangat mengerikan, dan PPKM Darurat selama ini diberlakukan akan berujung sia-sia,” jelas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Lima hari krusial ke depan ini kata dia harus disikapi pemerintah dengan menyajikan data-data kasus penularan yang riil, serta memperbanyak jumlah testing dan tracing di lapangan. Sebab, seperti disampaikan Pak Jokowi, rencana perlonggaran 26 Juli 2021 akan sangat bergantung pada turunnya angka penularan. 

“Kita tentu tidak mau karena data yang salah, kebijakan pelonggaran justru akan semakin memperparah keadaan,” ujar Puan.

Lebih lanjut, Puan pun mendorong agar pencairan bantuan pemerintah bisa cepat sampai ke masyarakat. Menurutnya, masyarakat akan cenderung membatasi aktivitas dan mobilitasnya untuk keluar rumah apabila bantuan sudah di tangan.

 

 

Editor: Aprilia Rahapit