POLHUKAM

Ari Kuncoro Mundur Dari Jabatan Wakil Komisaris Utama BRI

Ari Kuncoro. (ui.ac.id)
Ari Kuncoro. (ui.ac.id)

JAKARTA - Kementerian BUMN RI telah menerima surat pengunduran diri Ari Kuncoro dari jabatan Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Hal tersebut terungkap dalam keterbukaan informasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) pada tanggal 22 Juli 2021.

"Sehubungan itu, Perseroan menerbitkan keterbukaan informasi pada tanggal 22 Juli 2021. Adapun proses berikutnya, Perseroan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan dan prosedur,” demikian pernyaataan resmi BRI yang redaksi kutip dari Detik dan CNBC.

Selanjutnya, Perseroan berkomitmen untuk terus menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) dari seluruh lapisan, baik top level management dalam hal ini Dewan Komisaris dan Direksi, hingga jajaran pekerja di seluruh Unit Kerja Perseroan.

Selanjutnya, Perseroan berkomitmen untuk terus menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) dari seluruh lapisan, baik top level management dalam hal ini Dewan Komisaris dan Direksi, hingga jajaran pekerja di seluruh Unit Kerja Perseroan.

Komitmen tersebut dijalankan pada setiap kegiatan usaha Perseroan, yang merupakan perwujudan dari visi dan misi Perseroan, corporate values dan strategi kebijakan dalam keberlanjutan Perseroan.


Sebelumnya publik mengkritik restu Presiden Jokowi atas rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro, yang menduduki kursi Wakil Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia (Persero), melalui Peraturan Pemerintah 75/2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI).

PP tersebut mengubah ketentuan dalam PP 68/2013. Sebelumnya, dalam Pasal 35 PP 68/2013 disebutkan, Rektor UI dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat pada badan usaha milik negara (BUMN) atau daerah maupun swasta.

Sementara dalam PP 75/2021, Pasal 39 (c) berbunyi rektor, wakil rektor, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai direksi BUMN atau BUMD. Jadi, boleh merangkap sebagai komisaris.

Perubahan itu terjadi setelah publik mengkritik Rektor Ari Kuncoro yang isu rangkap jabatannya menyeruak pasca-kritik keras Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI terhadap Presiden Jokowi. Masalah merembet ke persoalan rangkap jabatan Rektor karena publik kesal atas tindakan rektorat yang berusaha mengebiri kebebasan demokrasi kampus.  

 

Editor: Halomoan