POLHUKAM

Pemerintah Pastikan TKA Tak Bisa Lagi Masuk ke Indonesia

(Ilustrasi) Sejumlah warga negara India menunggu proses pemulangan kembali ke negaranya di Bandar Udara Intenasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (25/4/2021) (dok. Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI)
(Ilustrasi) Sejumlah warga negara India menunggu proses pemulangan kembali ke negaranya di Bandar Udara Intenasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (25/4/2021) (dok. Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI)

JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly secara resmi memperluas pembatasan terhadap orang asing yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia.

Perluasan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.

"Dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021, orang asing yang boleh memasuki wilayah Indonesia hanya pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas, pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas, pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya," ucap Yasonna dalam siaran pers, Rabu (21/7/2021).

Dengan demikian, kata Yasonna, dalam peraturan yang resmi berlaku per hari ini, pekerja asing yang sebelumnya datang ke Indonesia sebagai bagian dari proyek strategis nasional atau dengan aalsan penywtuan keluarga kini tak lagi bisa masuk ke Tanah Air. 

Dengan demikian, kata Yasonna, dalam peraturan yang resmi berlaku per hari ini, pekerja asing yang sebelumnya datang ke Indonesia sebagai bagian dari proyek strategis nasional atau dengan aalsan penywtuan keluarga kini tak lagi bisa masuk ke Tanah Air. 

"Perluasan pembatasan orang asing yang masuk ke Indonesia ini dilakukan dalam rangka menekan penyebaran Covid-19," ujarnya.


Permenkumham ini sekaligus menggantikan Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Di sisi lain, Yasonna juga menyebutkan bahwa orang asing yang tergolong pengecualian dalam Permenkumham tersebut juga membutuhkan rekomendasi kementerian/lembaga terkait untuk bisa masuk ke Indonesia. 

Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021, lanjut dia, tak lepas dari kesepakatan dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan perubahannya dari Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 juga melibatkan staf Kemenlu dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 ini tak lepas dari koordinasi yang baik antara saya bersama Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi.

Yasonna menuturkan, Koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait akan juga dilakukan mengenai orang asing yang masih boleh masuk ke Indonesia sesuai aturan yang baru.

"Misalnya koordinasi dengan Kemenlu bila ada diplomat yang hendak masuk ke Indonesia dalam rangka tugas," terang Yasonna.

"Adapun orang asing yang masuk dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 juga harus lebih dulu mendapatkan rekomendasi dari kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi penanganan Covid-19," tandasnya.

 

 

Editor: Aprilia Rahapit