POLHUKAM

Jika Junjung Etika, Mestinya Ari Kuncoro Lepas Jabatan Rektor UI

Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro. (Foto:Istimewa)
Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro. (Foto:Istimewa)

INFO INDONESIA, JAKARTA - Keputusan Rektor Univesitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro yang menyatakan mundur dari wakil komisaris bank BRI tidaklah cukup. Semestinya sikap Rektor UI sejak awal menentukan posisi yang Ia pilih, alias sadar posisi. 

Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia, Azmi Syahputra menyampaikan semestinya Ari Kuncoro tidak berkelit dengan berbagai dalih yang sebenarnya tidak relevan demi menjaga integritas, peka pada tanggung jawab.

"Gentelman dong kalau mimpin perguruan tinggi itu harus jadi contoh dalam penegakan hukum dan kode etik," kata Azmi melalui keterangan tertulis yang diterima Info Indonesia, Kamis (22/7/2021). 

Sikapnya mundur dari komisaris bank menurutnya sudah telat, harusnya Ari Kuncoro saat ini mundur, baik sebagai Rektor UI maupun sebagai komisaris bank. Dengan begitu terlihat oleh publik sikap pimpinan  UI telah merubuhkan etika, tidak mampu memperlihatkan kualitas maka seketika dianggap pemimpin telah melakukan ketidakadilan dan adanya anomali moral jabatan publik.

"Tidak untuk jabatan komisaris dan tidak pula untuk jabatan  Rektor dan berani menolak dan menyatakan tidak, guna mengembalikan rasa kepentingan publik yang tercederai, karena sebagai profesional dan ilmuan hidup terhormat sebagai komunitas masyarakat ilmiah yang wujud konktitnya menjadi teladan dalam hal ini  sebagai pemimpin yang  exemplaraly center," tuturnya. 


Selanjutnya perlu diingatkan juga kata dia kepada pemerintah agar lebih teliti, serta hati-hati dalam merubah sebuah aturan. Menurutnya aturan tersebut terkesan asal-asalan. 

"Tidak bisa membuat peraturan dengan asal asalan, dampaknya bukan saja muatannya semakin tidak jelas namun ketentuan yang dibuat asal asalan akan menimbulkan kekacauan di publik saat dijalankan. Perubahan statuta tidak sebagai alat pembenar pelanggaran selama ini, pelanggaran statuta tidak selesai hanya dengan mengubah statuta saja jadi harus taat asas, memahami makna tujuan UU Pendidikan Tinggi," tandasnya. 

 

Editor: Aprilia Rahapit