POLHUKAM

Menanti Jokowi Ikut Barisan Melawan Pelemahan KPK

Presiden Joko Widodo. (Sekretarian Kabinet)
Presiden Joko Widodo. (Sekretarian Kabinet)

JAKARTA - Presiden Jokowi mesti menindaklanjuti temuan Ombudsman RI terkait maladministrasi dalam proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bukti adanya banyak penyimpangan dalam alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah diteruskan Ombudsman ke pimpinan KPK, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Presiden RI.

Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar, Suparji Achmad, menyatakan, temuan Ombudsman memperkuat dugaan ketidakberesan dalam proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dirancang unsur pemerintah bersama pimpinan KPK.

"Pernyataan Ombudsman RI menunjukkan bahwa TWK tersebut memang bermasalah sejak awal. Karena tidak ada informasi yang jelas sejak awal, mulai dari siapa yang membuat pertanyaan hingga ukuran lulus dan tidaknya (pegawai KPK),” kata Suparji Ahmad dalam keterangan persnya, Kamis (22/7/2021).

Mengutip dokumen hasil pemeriksaan Ombudsman, Ahmad Suparji menyinggung empat tindakan korektif yang disarankan kepada pimpinan dan Sekjen KPK. Karenanya, ia berharap pimpinan dan Sekjen KPK menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman RI.


"Beberapa masukan dari Ombudsman RI sebaiknya direalisasikan. Mengingat 75 orang yang tidak lolos jelas dirugikan dengan TWK ini," ucapnya.

Bila tindakan korektif tidak dilakukan maka lembaga negara yang berwenang perlu segera mengambil tindakan dengan dasar atau political will membersamai KPK. Sebab, KPK secara lembaga adalah rumpun eksekutif, dan Presiden merupakan pemegang kebijakan tertinggi dalam Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ASN.

"Mengingat temuan ini disampaikan juga ke Presiden maka Presiden perlu untuk menyelesaikan perkara ini sebagai wujud perlawanan terhadap upaya pelemahan KPK. Namun, sebaiknya, pihak terkait sudah melaksanakan korektif tersebut tanpa harus presiden langsung yang turun tangan," terangnya.

Temuan Lengkap

Melalui keterangan tertulis yang diterima kemarin (Rabu, 21/7/2021), Ombudsman menyebut maladministasi ditemukan dalam proses pembentukan kebijakan, pelaksanaan asesmen TWK, hingga penetapan hasil asesmen TWK.

Dalam kerangka pemeriksaan, Ombudsman RI menelaah berbagai dokumen dan meminta keterangan Pihak Terlapor, dalam hal ini KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Juga meminta keterangan dari Pihak Terkait yaitu Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Adapun fokus pemeriksaan adalah perihal penyusunan regulasi, proses pelaksanaan, dan penetapan hasil dari asesmen TWK,” ujar Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng.

Robert menyampaikan, penyimpangan tersebut terindikasi dari prosedur dan penyalahgunaan wewenang terkait harmonisasi terakhir Peraturan KPK nomor 1/2021.

Penyimpangan prosedur terjadi pada pelaksanaan rapat harmonisasi yang dihadiri Pimpinan Kementerian/Lembaga, yang seharusnya dihadiri para perancang, JPT, Administrator, yang dikoordinasi dan dipimpin Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.

Penyalahgunaan wewenang terjadi dalam hal penandatanganan berita acara pengharmonisasian yang dilakukan oleh pihak yang justru tidak hadir pada rapat harmonisasi tersebut, yakni Kepala Biro Hukum KPK dan Direktur Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.

“Ombudsman berpendapat, KPK melakukan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur, yakni tidak menyebarluaskan informasi ihwal rancangan Peraturan KPK pada sistem informasi internal setelah dilakukan proses perubahan hingga enam kali rapat harmonisasi terhadap rancangan Peraturan KPK tersebut,” tegas Robert.

Kemudian pada tahapan pelaksanaan asesmen TWK, ditemukan maladministrasi di mana BKN tidak berkompeten dalam melaksanakan asesmen TWK.

Dalam hal ini, BKN ternyata tidak memiliki alat ukur, instrumen dan asesor untuk melakukan asesmen tersebut. Pada akhirnya menggunakan instrumen yang dimiliki Dinas Psikologi Angkatan Darat dan pada saat pelaksanaan asesmen TWK, pihak BKN hanya bertindak selaku pengamat (observer) dan asesmen sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Psikologi Angkatan Darat (DISPSIAD), Badan Intelijen Strategis ( BAIS-TNI), Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (PUSINTEL AD), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Ombudsman RI juga menemukan maladministrasi pada tahapan penetapan hasil asesmen TWK. Pertama, Ketua KPK Firli Bahuri telah melakukan perbuatan tidak patut dalam menerbitkan SK 652/2021 tentang Hasil Asesmen TWK Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN karena merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun sesuai Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019.

Kedua, terjadi pengabaian KPK sebagai Lembaga Negara yang masuk dalam  rumpun kekuasaan eksekutif terhadap pernyataan Presiden tanggal 17 Mei 2021, yang menegaskan bahwa “hasil TWK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan terhadap individu maupun institusi KPK; tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes".

Ketiga, telah terjadi maladministrasi pengabaian terhadap pernyataan Presiden tanggal 17 Mei 2021 dan penyalahgunaan wewenang oleh Menteri PAN-RB, Menteri Hukum dan HAM, Kepala BKN, lima Pimpinan KPK, Ketua KASN dan Kepala LAN, terkait kepastian status Pegawai KPK dan hak memperoleh perlakuan adil dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945) bagi 75 pegawai KPK. Hal ini terjadi dengan menandatangani Berita Acara Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Asesmen TWK Dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN tertanggal 25 Mei 2021.

Ombudsman pun meminta kepada pimpinan KPK dan Sekjen untuk memberikan penjelasan kepada pegawai KPK perihal konsekuensi pelaksanaan asesmen TWK dan hasilnya dalam bentuk informasi atau dokumen sah.

Ombudsman juga meminta hasil asesmen TWK menjadi bahan masukan untuk langkah-langkah perbaikan, baik terhadap individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Selain itu, terhadap Pegawai KPK yang dinyatakan TMS, seharusnya diberikan kesempatan untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.

Kemudian, hakikat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN sesuai dengan UU 19/2019 dan Peraturan Pemerintah 41/2020, Putusan MK Nomor 70/PUUXVII/2019, Penyataan Presiden Jokowi pada tanggal 17 Mei 2021, serta maladministrasi dalam proses penyusunan Peraturan KPK Nomor 1 tahun 2021, proses pelaksanaan asesmen TWK dan penetapan hasil asesmen TWK sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka terhadap 75 Pegawai KPK tersebut dialihkan statusnya menjadi pegawai ASN sebelum tanggal 30 Oktober 2021.

Kepada Kepala BKN, Bima Haria, Ombudsman menekankan bahwa dalam rangka perbaikan kebijakan dan administrasi kepegawaian di masa yang akan datang, sebaiknya BKN menelaah aturan dan menyusun Peta Jalan (roadmap) berupa mekanisme, instrumen, dan penyiapan asesor terhadap pengalihan status pegawai menjadi pegawai ASN.

“Ombudsman RI juga memberikan saran kepada Presiden RI berdasarkan amanat Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik,” sambung Robert dalam keterangannya.

Untuk Presiden Jokowi selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi dan manajemen ASN, seharusnya perlu mengambil alih kewenangan yang didelegasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) KPK terkait pengalihan status 75 Pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Selain itu, Presiden juga perlu melakukan pembinaan terhadap Ketua KPK, Kepala BKN, Kepala LAN, Menteri Hukum-HAM, serta Menteri PAN-RB bagi perbaikan kebijakan dan administrasi kepegawaian yang berorientasi kepada asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik.

Bola di Tangan Presiden

Mantan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK yang termasuk salah satu pegawai KPK yang tidak lolos TWK, Giri Suprapdiono, menyambut baik temuan Ombudsman.

Via akun Twitter pribadinya (@girisuprapdiono), yang redaksi kutip tadi malam, ia mengklaim temuan dan rekomendasi Ombudsman di atas merupakan kemenangan bagi 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

"Terima kasih Ombudsman RI. Hebat, Imparsial!” cuitnya.

Dia menuliskan lagi empat poin penting dari Ombudsman. Pertama, Presiden Jokowi mengambil alih kewenangan alih status 75 pegawai; kedua, Presiden membina Ketua KPK, Menteri PAN-RB, Menkumham, Kepala LAN, Kepala BKN; ketiga, BKN menelaah aturan dan menyusun Peta Jalan (roadmap) pengalihan status pegawai menjadi pegawai ASN; dan standarisasi TWK.

"Mr. President, time is yours. Gelar tikar, makan kacang, nunggu keputusan beliau,” tulisnya.

Sama-sama menanggapi hasil dari Ombudsman, kemarin, perwakilan pegawai KPK yang tidak lolos TWK, Rasamala Aritonang, mempertimbangkan melaporkan pimpinan KPK melalui jalur hukum.

Kepala Bagian Perancangan dan Produk Hukum KPK itu menjelaskan ada tiga jalur pengaduan yang dipertimbangkan, yakni pengaduan ke dewan pengawas KPK, pengadilan administrasi negara, atau pengaduan ke pihak kepolisian.

Rasamala  juga mengatakan, pemecatan terhadap 75 pegawai KPK berpotensi pelanggaran pidana jika terbukti menghambat upaya penyelidikan korupsi.

Namun, ia mengakui bahwa pihaknya perlu mempelajari hasil temuan Ombudsman dan bukti-bukti terkait sebelum membawa kasus ini ke ranah hukum.

 

Editor: Halomoan