POLHUKAM

KPK Tak Pandang Bulu Usut Korupsi di Lingkungan Pemprov DKI

Ketua KPK, Firli Bahuri. (Net)
Ketua KPK, Firli Bahuri. (Net)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak pandang bulu dalam mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur tahun 2019.

"KPK masih terus bekerja untuk menyelesaikan pemeriksaan atas tersangka RHI (Rudy Hartono Iskandar) dan para pihak-pihak yang diduga terlibat. KPK tidak pernah ragu dan pandang bulu untuk menyelesaikan perkara korupsi, siapapun dan apapun status jabatan seseorang," jelas Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (26/7/2021).

Kendati demikian, kata Firli, lembaganya tetap berpegang pada prinsip kecukupan bukti dalam menangani kasus tersebut.

"KPK memahami keinginan dan harapan masyarakat agar ada penuntasan perkara-perkara korupsi sampai ke akar-akarnya, termasuk kasus korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta," jelasnya.

Saat dikonfirmasi apakah lembaganya sudah menentukan jadwal pemanggilan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut, Firli mengatakan bahwa hal itu tergantung dari kepentingan penyidikan.


"Langkah pemanggilan tentu dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan penyidikan, melengkapi alat bukti atau memberi keterangan sebagai saksi berkaitan tersangka sebelumnya ataupun bisa ditemukan potensi pengembangan baru dari kasus tersebut," paparnya.

Firli menyatakan bahwa KPK memang akan menjadwalkan pemanggilan para pihak yang terkait kasus tersebut.

"Beri waktu KPK untuk bekerja. Pada saatnya KPK akan menyampaikan kepada publik secepatnya, mungkin minggu ini atau minggu depan. Semua sangat bergantung pada proses yang berlangsung tetapi KPK terus melakukan yang terbaik," katanya.

"Pada prinsipnya, demi kepentingan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dengan kebutuhan yang benar di mata hukum dan memiliki relasi yang jelas dengan suatu kasus, siapapun bisa dipanggil tanpa terkecuali," tambah Firli.

Sebelumnya, Firli mengatakan bahwa keterangan gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta diperlukan dalam mengusut dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul.

"Terkait program pengadaan lahan, tentu dalam penyusunan program anggaran APBD DKI tentu Gubernur DKI sangat memahami. Begitu juga dengan DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD bersama Pemda DKI mestinya tahu akan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI. Jadi, tentu perlu dimintai keterangan sehingga menjadi terang benderang," jelas Firli pada Senin (12/7/2021).

Sejauh ini, penyidik KPK sudah menetapkan lima tersangka dalam kasus itu, yakni mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan; Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene; Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar, dan satu tersangka korporasi PT Adonara Propertindo. 

KPK menelisik terdapat kerugian keuangan negara setidak-tidaknya Rp152,5 miliar dalam kasus tersebut.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo