POLHUKAM

Ada Ketidakberesan di Balik Tuntutan Rendah Juliari Batubara

Koruptor dana bansos COVID-19, Juliari Batubara. (Net)
Koruptor dana bansos COVID-19, Juliari Batubara. (Net)

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch menilai tuntutan 11 tahun penjara dari Komisi Pemberantasan Korupsi kepada terdakwa kasus suap dana bantuan sosial COVID-19 Juliari Batubara sangat rendah. 

Koordinator ICW, Kurnia Ramadhana, menilai tuntutan KPK tersebut sama saja menambah luka hati masyarakat Indonesia terutama mereka yang semestinya menerima bantuan. 

"Ringannya tuntutan tersebut makin menggambarkan keengganan KPK menindak tegas pelaku korupsi bansos. Tuntutan KPK ini terkesan ganjil dan mencurigakan," katanya melalui siaran pers, Kamis (29/7/2021). 

Menurut Kurnia, pasal yang menjadi dasar tuntutan yaitu pasal 12 huruf (b) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya mengakomodasi penjatuhan hukuman hingga penjara seumur hidup dan denda Rp 1 miliar. Ia juga menilai, tuntutan pembayaran pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp 14,5 miliar juga jauh dari memuaskan. Sebab, jumlah itu kurang dari 50 persen dari total suap yang diterima Juliari. 

"Tuntutan yang rendah ini kontradiktif dengan semangat pemberantasan korupsi. Padahal, pimpinan KPK telah sesumbar menyatakan akan menghukum berat koruptor bansos Covid-19," katanya.


Kurnia mengingatkan bahwa penegak hukum merupakan representasi negara dan korban yang bertugas meminta pertanggungjawaban atas kejahatan pelaku. Hal itu pun telah ditegaskan dalam pasal 5 huruf (d) UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK. 

"Regulasi itu menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK mengedepankan asas kepentingan umum. Alih-alih dijalankan, KPK justru lebih terlihat seperti perwakilan pelaku yang sedang berupaya semaksimal mungkin agar terdakwa dijatuhi hukuman rendah," paparnya.

Lebih lanjut, dalam dakwaan, Juliari disebut telah menerima suap Rp 32,4 miliar. Selain itu, Juliari diyakini telah menarik fee dari 109 penyedia bansos melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Adi Wahyono dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini. Perbuatan korupsi yang diduga terjadi dalam distribusi bansos Covid-19 diduga kuat tidak hanya terkait dengan suap menyuap tetapi juga berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian negara. 

Potensi tersebut dapat muncul dari besaran keuntungan yang tidak wajar yang diambil oleh para penyedia, yang minim pengalaman atau bahkan tidak memiliki pengalaman sama sekali, sebagai produsen utama program bansos.  

"Sebagaimana diketahui, Juliari diduga kuat turut mengoordinasikan atau membagi-bagi pengadaan agar dilakukan oleh penyedia tertentu, yang proses penunjukannya mengabaikan ketentuan pengadaan darurat. Para penyedia minim pengalaman tersebut, kemungkinan dipilih karena ada kedekatan atau afiliasi politik tertentu," kata Kurnia. 

Oleh karena itu, Kurnia memandang adanya kesengajaan para terdakwa dalam menghambat upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada warga terdampak pandemi Covid-19. Kondisi itu semestinya menjadi dasar pemberat bagi penuntut umum dalam menyusun surat tuntutan kepada Juliari. 

"Namun, JPU KPK gagal mewakili kepentingan negara dan korban," ujarnya.

Kurnia berharap, majelis hakim mengambil langkah progresif dengan menjatuhkan hukuman maksimal yaitu pidana penjara seumur hidup kepada mantan menteri sosial tersebut. Penjatuhan hukuman yang maksimal terhadap Juliari sudah sepatutnya dilakukan, mengingat ada banyak korban bansos yang haknya dilanggar di tengah pandemi COVID-19 akibat praktik korupsi tersebut. 

"Ke depannya, vonis maksimal tersebut diharapkan berdaya cegah terhadap potensi terjadinya kasus serupa, terutama di tengah kondisi pandemi," tegas Kurnia. 

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo