POLHUKAM

Tuntutan 11 Tahun Penjara Juliari Batubara Sesuai Fakta Persidangan

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Dok. ANTARA/HO-Humas KPK)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Dok. ANTARA/HO-Humas KPK)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpandangan tuntutan 11 tahun penjara terhadap Juliari Batubara sudah sesuai fakta persidangan.

"Bukan karena pengaruh adanya opini, keinginan maupun desakan pihak manapun," kata Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/7/2021).

Ali menuturkan, pertimbangan alasan memberatkan dan meringankan juga menjadi dasar dalam menuntut baik pidana penjara, uang pengganti maupun denda dan pencabutan hak politik.

Dia menegaskan, pasal yang menjerat dalam tuntutan jaksa adalah terkait pasal suap, bukan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang penerapannya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan.

"Sebagai pemberatan tuntutan, Jaksa dalam perkara ini juga menuntut uang pengganti yang dapat diganti hukuman penjara bila tidak dibayarkan," ucap Ali.


Ali juga menyampaikan, dalam beberapa perkara tipikor, uang pengganti dibebankan kepada terdakwa dalam perkara yang berhubungan dengan penerapan Pasal 2 atau 3 UU Tipikor, yaitu yang berhubungan dengan kerugian negara.

"Namun, jaksa KPK tentu juga memiliki dasar hukum kuat dalam menuntut uang pengganti terhadap terdakwa Juliari P Batubara ini dan kami berharap majelis hakim akan mengabulkan seluruh tuntutan tim JPU," tambahnya.

Diketahui sebelumnya, Juliari dituntut hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan, dengan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar.

Indonesia Corruption Watch menilai tuntutan 11 tahun penjara dari Komisi Pemberantasan Korupsi kepada terdakwa kasus suap dana bantuan sosial COVID-19 Juliari Batubara sangat rendah.

Koordinator ICW, Kurnia Ramadhana, menilai tuntutan KPK tersebut sama saja menambah luka hati masyarakat Indonesia terutama mereka yang semestinya menerima bantuan.

"Ringannya tuntutan tersebut makin menggambarkan keengganan KPK menindak tegas pelaku korupsi bansos. Tuntutan KPK ini terkesan ganjil dan mencurigakan," katanya melalui siaran pers, Kamis (29/7/2021).

Editor: Khoirur Rozi