POLHUKAM

Pakar Hukum Sebut Kasus Sumbangan Akidi Tio Tidak Tepat Pakai Pasal Penipuan

Penyerahan bantuan dana Rp2 Triliun dari keluarga Almarhum Akidi Tio untuk penanganan COVID-19 di Sumsel pada Senin (26/7/2021). (Dok. Polda Sumsel)
Penyerahan bantuan dana Rp2 Triliun dari keluarga Almarhum Akidi Tio untuk penanganan COVID-19 di Sumsel pada Senin (26/7/2021). (Dok. Polda Sumsel)


JAKARTA - Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad menilai kasus sumbangan Rp 2 trilliun keluarga almarhum Akidi Tio tidak tepat bila dijerat dengan menggunakan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan.

Menurut Suparji, Pasal 378 KUHP bisa dipergunakan apabila yang bersangkutan, dalam hal ini keluarga almarhum Akidi, telah terbukti melakukan penipuan dan merugikan orang atau pihak lain.

"Jadi unsur menipu di sini harus dicek terlebih dahulu, unsur-unsur penipuannya itu terpenuhi atau tidak. Kalau memang unsur penipuan 378 KUHP terpenuhi, ya bisa menjadi tersangka," ujar Suparji Ahmad ketika dihubungi Info Indonesia, Selasa (3/8/2021).

Suparji melanjutkan, bila memang tidak terbukti ada penipuan dan kasusnya hanya sebatas 'prank' alias sengaja menyebar berita bohong untuk menimbulkan keonaran, maka peraturan yang bisa dikenakan adalah Pasal 14 dan 15 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

"Kalau sebetulnya mau pake ya pasal 14 dan 15, dia menyiarkan kepada publik bahwa dia akan memberikan bantuan tapi ternyata bohong, sehingga dia dapat dikenakan itu, menyebarkan berita yang tidak benar, bohong dan menimbulkan keonaran," ucap Suparji.


Berdasarkan UU 1/1946, Pasal 14 ayat (1) berbunyi, "Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun."

Sementara Pasal 14 ayat (2) berisikan, "Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun."

Adapun Pasal 15 UU 1/1946 menyatakan bahwa "Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya dua tahun."

Akan tetapi, kata Suparji, dilemanya adalah tak cuma pihak yang ingin menyumbang saja, akan tetapi juga pihak lain yang  turut serta dalam sumbangan tersebut.

"Artinya subyek hukumnya nanti bisa meluas. Ini menjadi tantangan dlm mengungkap kasus tersebut," jelasnya.

Oleh sebab itu, Suparji mengatakan perkara ini perlu ditesuluri lebih jelas lagi. Ia pun berharap kasus ini bisa segera dan tidak menyisakan polemik lebih jauh.

"Maka di sini sebetulnya harus jelas duduk perkaranya. Mengapa ini bisa terjadi, emang dari awal pengen nipu atau uangnya tidak bisa cair atau apa," kata Suparji.

"Kepada masyarakat, sebaiknya menunggu bagaimana langkah polisi selanjutnya. Jangan pula terburu-buru dalam membuat asumsi dan jauhi berpolemik yang kontraproduktif," tandasnya.


Video Terkait:
DPR Minta Maafkan Saja Keluarga Akidi Tio
Editor: Khoirur Rozi