POLHUKAM

Mayoritas Masyarakat Tidak Puas Dengan Kebijakan PPKM

Petugas kepolisian menghentikan kendaraan dari luar Kota Bandung saat operasi yustisi PPKM Darurat di Gerbang Keluar Tol Pasteur, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (10/7/2021). (ANTARA)
Petugas kepolisian menghentikan kendaraan dari luar Kota Bandung saat operasi yustisi PPKM Darurat di Gerbang Keluar Tol Pasteur, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (10/7/2021). (ANTARA)

JAKARTA - Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) merilis survei teranyar mengenai kepuasan masyarakat terhadap penanganan pandemi COVID-19, khususnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Indonesia.

Hasilnya, mayoritas publik ternyata tidak puas dengan kebijakan PPKM Darurat. Hanya ada 14 persen responden yang merasa puas, sementara 67 pesen menyatakan tidak puas, dan 19 persen sisanya ragu-ragu.

"Dalam evaluasi penanganan pandemi secara umum belum memuaskan publik, apalagi dengan program PPKM Darurat. Temuan IPO cukup mengkhawatirkan karena sangat menurun dibandingkan dengan hasil penelitian IPO di April 2021," ujar Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah Putra dalam diskusi virtual, Sabtu (14/8/2021).

Survei menunjukkan, ada 68 persen responden yang tidak puas dengan kebijakan PPKM Darurat pada bidang sosial. Begitu pula pada bidang ekonomi yang mencapai 73 persen responden menyatakan tidak puas.

"Kemudian pada bidang politik dan hukum itu juga cukup tinggi. Angka tidak puasnya mencapai 61 persen," kata Dedi.


Selanjutnya, survei IPO juga menampilkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap presiden terkait penanganan pandemi juga cenderung menurun meskipun masih di atas setengahnya. Sebanyak 52 persen responden menyatakan puas dengan kinerja Presiden Jokowi, sementara ada 41 persen yang tidak puas.

"Kalau dibandingkan dengan April 2021, presiden masih mendapatkan tingkat kepuasan 56 persen, berarti kan ada penurunan yang lumayan tajam dengan tingkat ketidakpuasan hanya 37 persen pada April, sekarang 41 persen," ucap Dedi.

Tak hanya presiden, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mengkhawatirkan. Dedi menuturkan, hasil survei terhadap Ma'ruf terbilanh konsisten rendah sejak awal periode kedua dimulai.

Teranyar, Ma'ruf Amin hanya mendapatkan 32 persen responden saja yang puas dengan kinerjanya dalam penanganan pandemi COVID-19. Sementara yang menyatakan tidak puas sebanyak 58 persen.

"Begitu juga Komite Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yang dianggap sebagai komite upaya dalam penanganan pandemi setelah Satgas COVID-19 ini dianggap belum sesuai dengan harapan publik," ucap Dedi.

"Hanya 37 persen yang menyatakan puas dgn kinerja kpc pen kemudian sisanya 63 persen sisanya menyatakn tdk puas," tandasnya.

Survei IPO diselenggarakan 2-10 Agustus 2021 melibatkan 1.200 responden dengan metode multistage random sampling. Adapun margin eror 2,50 persen serta tingkat akurasi datanya mencapai 97 persen.

 

Editor: Khoirur Rozi