POLHUKAM

Ketua MPR Harap PPHN Selesai Dikaji pada Awal Tahun Depan

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

JAKARTA - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menyampaikan, Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) saat ini tengah dikaji oleh Badan Pengkajian MPR RI bersama sejumlah pihak. Ia berharap hasil kajian PPHN dapat selesai pada awal 2022.

"Badan Pengkajian MPR RI yang terdiri dari para anggota DPR RI lintas fraksi dan kelompok DPD bersama sejumlah pihak terkait terus menyusun hasil kajian PPHN dan naskah akademiknya. Jadi, keliru jika ada yang mengatakan PPHN tidak pernah dibahas di Parlemen," ujar Bambang dalam keteranganya, Jumat (20/8/21).

Bamsoet, sapaan akrabnya, menjelaskan PPHN merupakan sesuatu yang penting untuk dijadikan sebagai bintang arah pembangunan nasional. Menurutnya, PPHN sudah direkomendasikan oleh MPR RI sejak dua periode sebelumnya, yakni 2009-2013 dan 2014-2019.

"Rekomendasi mengusulkan amandemen terbatas UUD NRI 1945 agar MPR memiliki kewenangan menetapkan pedoman pembangunan nasional ‘model GBHN’, yang disebut PPHN. MPR RI periode saat ini hanya melaksanakan rekomendasi dari MPR RI periode sebelumnya," ucap Bamsoet.

"Perlunya kehadiran PPHN ini juga telah mendapat dukungan dari Forum Rektor Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat Muhammadiyah, hingga Majelis Tinggi Agama Konghucu (MATAKIN), serta sejumlah kampus di Indonesia," sambungnya.


Bamsoet pun memaparkan, bentuk hukum yang ideal bagi PPHN adalah melalui TAP MPR, bukan UU yang masih dapat diajukan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi, juga bukan diatur langsung dalam konstitusi.

Sebab, kata Bamsoet, PPHN adalah produk kebijakan yang berlaku periodik, dan disusun berdasarkan dinamika kehidupan masyarakat, serta bersifat direktif, maka materi PPHN tidak mungkin dirumuskan dalam satu pasal atau satu ayat saja dalam konstitusi.

“Pemilihan Ketetapan MPR sebagai bentuk hukum yang ideal bagi PPHN, mempunyai konsekuensi perlunya perubahan dalam konstitusi atau amandemen terbatas UUD NRI 1945 sekurang-kurangnya berkaitan dengan dua pasal dalam UUD NRI 1945," tutur dia.

"Antara lain penambahan 1 ayat pada pasal 3 yang memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN, serta penambahan ayat pada pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan oleh presiden apabila tidak sesuai dengan PPHN,” sambungnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, setelah kajian PPHN selesai, pimpinan MPR RI akan menjalin komunikasi politik dengan para pimpinan partai politik, kelompok DPD dan para stake holder lainnya.

Menurut dia, hal itu dilakukan guna membangun kesepahaman kebangsaan tentang pentingnya Indonesia memiliki PPHN sebagai bintang penunjuk arah pembangunan bangsa dalam jangka panjang.

"Apabila semua pimpinan partai politik sudah sepaham serta sepakat dan menugaskan anggotanya untuk mengajukan dukungan tanda tangan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR yang terdiri dari DPR dan DPD, barulah pimpinan MPR RI akan mengurus teknis administrasi pengajuan usul amandemen UUD NRI Tahun 1945 sesuai pasal 37 UUD NRI 1945, yang hanya fokus pada penambahan dua pasal. Sehingga, amandemen terbatas tidak akan mengarah kepada hal lain diluar PPHN," jelas Bamsoet.

Editor: Khoirur Rozi