DAERAH

Banyak Warga Gagal Dapat Bansos Karena Tidak Punya KTP

Warga Distrik Wouma berdemonstrasi di Kantor Posindo Wamena menuntut pembagian bansos. (Antara)
Warga Distrik Wouma berdemonstrasi di Kantor Posindo Wamena menuntut pembagian bansos. (Antara)

WAMENA - Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya, Nicolas Itlay, mengatakan bahwa sebagian warga tidak bisa menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat karena tidak memiliki identitas diri seperti kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK).

Ia mengatakan, selain tidak memiliki identitas diri, sebagian warga juga tidak terdata dengan baik.

"Ada dua masalah yang membuat tidak semua warga mendapat bantuan dari pusat. Yang pertama datanya tidak tercover dengan baik oleh operator kampung/desa, dan yang kedua masih ada warga yang tidak punya KTP elektronik dan KK," katanya di Wamena, Minggu (22/8/2021).

Menurut Nicolas, yang baru dilantik Agustus 2021 ini, pihaknya segera menata ulang data dinas sosial agar warga yang benar-benar membutuhkan bisa menerima bansos. Dinsos juga akan berkoodinasi dengan operator Program Keluarga Harapan (PKH) tingkat distrik dan kampung, sehingga dapat mendata warga secara menyeluruh.

"Operator dari kampung-kampung ini tidak menghimpun data warganya semua, sehingga banyak yang tidak dapat. Dan data itu saja yang dimasukkan ke dinas sosial," katanya.


Sebelumnya, Kepala Distrik Maima, Irman Mulait, mengatakan, warganya yang menerima bansos dari pemerintah pusat mencapai 600 orang namun kemudian berkurang menjadi 200 orang pada tahun ini.

Warga Distrik Wouma juga mengeluhkan hal yang sama. Saat berdemonstrasi ke Kantor Posindo Wamena, mereka menyebutkan penerima sebelumnya mencapai 1.603 jiwa namun berkurang hingga menjadi 285.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo