TV

3 Periode, 'Kun Fayakun'



JAKARTA - Gagasan amendemen terbatas UUD 1945 menjadi liar. Di awal diklaim hanya untuk mengakomodasi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Namun, besar celahnya untuk disusupi agenda menambah masa jabatan presiden.

Dalam Pasal 37 UUD 1945 disebutkan bahwa pengajuan perubahan pasal-pasal baru konstitusi dapat diagendakan bila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. 

Perlu diingat bahwa gagasan amendemen terbatas UUD 1945 berasal dari MPR RI masa jabatan 2014-2019 yang merekomendasikannya kepada MPR RI periode 2019-2024. 

Namun, pada 21 November 2019, Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani, mengakui ada masukan dari DPR RI tentang penambahan masa jabatan maksimal presiden menjadi tiga periode.


Pengamat politik yang juga dosen ilmu politik di UIN Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan, amendemen UUD 1945 bisa saja terwujud. 

"Jadi, kalau parpol koalisi sudah berkehendak, kun fayakun, jadi tuh barang (amendemen UUD 1945). Berbeda ceritanya kalau yang mengusulkan amendemen itu partai oposisi, pasti susah," ucap Adi kepada Info Indonesia, Minggu 22 Agustus 2021.

 

Video Terkait:
Aksi Jokowi Setelah Pembukaan Muktamar NU ke-34
Editor: Andyanto