POLHUKAM

Partai Ummat, Perbaiki Dulu Internal Sebelum Ikut Pemilu

Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, dan Ketua Dewan Syuro, Amien Rais. (Net)
Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, dan Ketua Dewan Syuro, Amien Rais. (Net)


JAKARTA - Selangkah demi selangkah, Partai Ummat mulai menunjukkan diri dalam kancah perpolitikan nasional.

Dideklarasikan pada 29 April lalu di Yogyakarta, partai besutan Amien Rais ini akhirnya mendapatkan surat keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada 20 Agustus dengan nomor: M.HH. Kep. 13.AH.11.01.

Meski baru sepekan diakui negara, Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, menegaskan partainya siap menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Partai Ummat mengajak semua anak bangsa yang mempunyai aspirasi politik sama, yaitu melawan kezaliman dan menegakkan keadilan, untuk bergabung dengan Partai Ummat," ungkap Ridho dalam keterangan tertulisnya, Sabtu
(28/8/2021).

Ia mengajak masyarakat mendaftar menjadi kader dengan mendatangi kantor Partai Ummat di daerah. 


"Masyarakat bisa mendatangi semua kantor Partai Ummat, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, maupun provinsi, di seluruh Indonesia untuk mendaftarkan diri. Pendaftaran juga bisa dilakukan online," ungkapnya.

Ridho menegaskan Partai Ummat akan memperjuangkan keadilan sosial berdasarkan tauhid. Ridho mengatakan tauhid adalah ajaran tentang keesaan Tuhan yang menjadi ciri utama agama-agama Ibrahimi maupun agama-agama sebelumnya. Di antara agama-agama yang termasuk dalam kelompok agama Ibrahimi adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, dan Nabi Muhammad SAW.

"Partai Ummat memegang teguh tauhid Islam, yakni keyakinan mutlak pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari keyakinan pada keesaan Allah SWT itu, Partai Ummat akan berjuang sungguh-sungguh untuk mengejawantahkan kemanusiaan atau humanitarianisme yang betul-betul adil dan beradab. Jauh dari kezaliman dan jauh dari kebiadaban," tegas Ridho.

Dia mengatakan, agenda perjuangan Partai Ummat berikutnya adalah mewujudkan persatuan Indonesia.

"Partai Ummat akan melawan setiap usaha terbuka atau terselubung yang ingin membelah bangsa dan mengadu domba sesama anak bangsa," ujarnya.

Pendiri Partai Ummat, Amien Rais, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas diterbitkannya SK Kemenkumham atas pengesahan Partai Ummat sebagai partai politik.

"Tentu juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah menerbitkan SK, seperti yang telah dibacakan oleh Ketum tadi, sehingga kami Partai Ummat dapat ikut meramaikan percaturan politik nasional," kata Amien.

Amien mengatakan, Partai Ummat ke depannya akan berusaha untuk mencegah demokrasi tidak merosot menjadi oligarki politik dan oligarki ekonomi. Sebab, oligarki politik dan oligarki ekonomi hanya akan menghasilkan kemiskinan rakyat yang memilukan.

Pengesahan dari Kemenkumham untuk Partai Ummat ini mendapatkan sambutan dari kalangan partai politik nasional. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga, mengucapkan selamat kepada Partai Ummat. Dia berharap partai tersebut bisa membangun demokrasi di Indonesia.

"Saya ucapkan selamat datang menjadi partai politik baru. Semoga dapat menjadi partai politik yang dapat membangun demokrasi, baik di dalam partai sendiri, maupun untuk demokrasi di Indonesia," kata Viva.

Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menanggapi positif dengan Partai Ummat menjadi partai politik. Hal tersebut menunjukan bahwa hak berserikat dalam konstitusi dijalankan pemerintah.

Hasto mengatakan tidak menutup kemungkinan partainya berkoalisi dengan Partai Ummat. Sebab, kata dia, setiap partai yang telah diakui sebagai partai politik akan melakukan konsolidasi untuk mengikuti verifikasi parpol agar bisa ikut pemilu.

"Bagi PDI Perjuangan yang penting setiap partai memiliki komitmen kuat terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI dan kebinnekaan Indonesia, serta berjuang untuk rakyat," katanya.

Namun, di tengah kebahagiaannya diakui negara, Partai Ummat sebelumnya ditinggal oleh Agung Mozin yang memutuskan untuk mundur sebagai anggota maupun jabatannya sebagai wakil ketua umum. Keputusan itu Ia tulis dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais yang ditandatanganinya sendiri.

"Saya Agung Mozin menyatakan berhenti sebagai pengurus dan anggota Partai Ummat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika dan moral," kata Agung dalam suratnya yang telah dikonfirmasi, Kamis (26/8/2021).

Agung memutuskan untuk mundur dengan berbagai alasan terkait dinamika yang terjadi di internal partai berlogo bintang berwarna emas itu. Salah satunya karena adanya sekat-sekat informasi dan komunikasi elitis yang tidak mengedepankan akhlakul karimah. Ia juga mengklaim telah mempertimbangkan beragam informasi dan aspirasi dari para sahabat Partai Ummat di berbagai daerah. Termasuk pertimbangan dari para aktivis demokrasi untuk keluar dari partai tersebut.

"Termasuk sahabat-sahabat aktivis demokrasi yang istiqomah, konsisten-konsekuen melawan feodalisme dan dinasti politik," kata dia.

Seperti diketahui, Partai Ummat yang dideklarasikan oleh Amien Rais saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Ummat. Sementara mantunya, Ridho Rahmadi menjabat sebagai ketua umum. Dominasi keluarga Amien Rais ini dinilai menjadi penyebab Agung Mozin mundur dari partai itu. Selain itu, dua anak Amien Rais, Tasniem Fauzia Rais dan Ahmad Hanafi Rais masuk dalam jajaran tokoh pendiri partai. Tasniem sendiri adalah istri dari Ridho Rahmadi.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, mengakui bahwa sebuah partai politik yang sejak awal dibangun oleh keluarga rentan mengalami konflik.

"Membaca surat Mozin terkesan ada ketidakterimaan atas dominasi keluarga Amien Rais, bahkan dalam tembusan Mozin, jelas mempertegas soal relasi ketua umum dengan Amien Rais, di mana teks tersebut tidak lazim dalam surat profesional," ujarnya, Jumat (27/8/2021).

Menurut Dedi, Partai Ummat sebagai partai baru akan kesulitan melangkah. "Jika tidak konfirm di internal, terlebih sudah mendekati masa persiapan untuk Pemilu 2024," ujarnya.

Dia menilai langkah Agung Mozin mundur dari Partai Ummat itu akan diikuti kader lainnya jika Ridho Rahmadi tidak segera mengambil langkah strategis dan konsolidatif. Hal itu bakal menjadi tantangan berat ke depan. Dedi melihat Partai Ummat kurang cermat menentukan ketua umum. Musababnya, Ridho Rahmadi dinilai tokoh yang tidak dikenal dan belum memiliki catatan aktivis politik.

"Cukup berisiko, terlebih memimpin kader yang jauh lebih banyak pengalaman politiknya," ungkapnya.

Dedi menilai Partai Ummat perlu memperbaiki diri ke depannya pasca ditinggalkan salah satunya pendirinya itu. 

"Segera lakukan konsolidasi internal, menyerap seluruh kepentingan, dan mengambil langkah akomodatif, agar tidak terjadi perpecahan lebih lanjut," imbuhnya.

Dedi pun membeberkan bahwa Partai Ummat dalam survei IPO masih tertinggal dengan persentease 0,0 persen. 

"Artinya, belum ada masyarakat yang tahu adanya partai ini, terlebih sejak dideklarasikan hampir tidak ada aktivitas yang mengemuka," jelasnya.

Direktur Eksekutif Indostrategic, Khoirul Umam, menilai, rapuhnya fondasi politik Partai Ummat akan menguntungkan PAN, sebab Partai Ummat lahir dari perpecahan partai pimpinan Zulkifli Hasan itu.

"Rapuhnya fondasi politik Partai Ummat akan memberikan peluang bagi PAN untuk kembali mengkonsolidasikan bekas sel-sel politiknya yang tercerai berai akibat konflik politik yang berbuah perpecahan internal PAN, hingga melahirkan Partai Ummat," ujar Khoirul.

Khoirul menilai, mundurnya Agung Mozin dan M Tauhid dari Partai Ummat mengindikasikan kuatnya friksi internal partai yang masih seumur jagung tersebut.

"Friksi itu seolah membuka realitas politik internal, di mana kepemimpinan yang ada saat ini tidak mampu mengelola faksionalisme di dalamnya," katanya.

Menurut dia, motif faksionalismenya cukup beragam dan dampak friksi tersebut juga cukup signifikan. Salah satu indikator utamanya adalah goyahnya simpul politik Sumatera Barat dan Sumatera Utara, sebagai salah satu penyuplai basis pemilih loyal yang cukup besar dari kalangan masyarakat Muhammadiyah. Dia mengatakan, jika situasi tersebut tidak diantisipasi dengan baik, maka faksionalisme bisa merembet ke berbagai lini dan memunculkan konflik internal yang lebih besar. Selain konsolidasi internal setelah keluarnya Agung Mozin dan M Tauhid, Partai Ummat perlu memperkuat diri dengan menjangkau keluar. Hal ini bisa menjadi bekal menghadapi Pemilu 2024.

"Artinya, Partai Ummat harus merangkul banyak kekuatan. Tokoh nasional, tokoh daerah. Kalau saya bahasanya penyandang nama dan penyandang dana. Harus dicari. Jadi orang-orang yang punya nama besar, baik di nasional maupun daerah direkrut. Lalu penyandang dana juga penting. Dua hal itu mesti dijangkau Partai Ummat," ujar pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komaruddin, Minggu (29/8/2021).

Ujang menilai mundurnya Agung Mozin dan M Tauhid bisa mengganggu konsolidasi internal Partai Ummat. Padahal setelah resmi terdaftar sebagai partai politik di Kemenkumham, Partai Ummat perlu melakukan konsolidasi internal untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Kita tahu hingga kini ada dua kader yang mundur Partai Ummat. Agung dan dari Sumatera Barat. Kalau kader-kader atau pendiri-pendiri Partai Ummat mundur menjadi sebuah kerugian. Konsolidasi internal menjadi berat. Padahal konsolidasi internal menjadi penting," katanya.


Video Terkait:
Partai Ummat: Ngabalin Seperti Dukun
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo