POLHUKAM

Tindak Tegas Pelaku Pinjol Ilegal

Kapolda NTT, Irjen Lotharia Latif. (Antara)
Kapolda NTT, Irjen Lotharia Latif. (Antara)


KUPANG - Kepala Polda Nusa Tenggara Timur, Irjen Lotharia Latif, telah menegaskan akan menindak tegas para pelaku pemberi pinjaman daring (pinjol) ilegal.

Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTT, Kombes Johannes Bangun, kepada wartawan di Kupang, Selasa (31/8/2021).

"Bagi masyarakat yang terjebak pinjaman online ilegal bisa melapor di Polda NTT dan polres jajaran NTT. Kapolda sudah memerintahkan kami untuk menindak tegas pelaku pinjaman online yang merugikan masyarakat," katanya.

Mantan Kapolres Kupang Kota itu mengatakan agar masyarakat tidak termakan tipuan pinjaman daring, ada beberapa diri-ciri dari pinjaman daring ilegal itu. Beberapa cici-cirinya adalah tidak memiliki badan hukum, bentuk koperasi atau Perseroan Terbatas.

"Pinjaman online ilegal ini tidak memiliki badan hukum. Pada saat proses/negosiasi pinjaman diminta akses kontak nomor handphone, media dan galeri. Mereka juga melakukan pemotongan biaya admin kepada peminjam dengan besaran tidak wajar saat pencairan dilakukan," jelas Johannes.


Ciri lainnya memberikan penawaran kepada calon nasabah dengan persyaratan yang mudah tanpa perlu bertemu secara langsung. Kemudian memaksa para nasabah untuk mengikuti kebijakan dan ketentuan dalam aplikasi pinjaman daring yakni dengan mengizinkan data kontak telepon pribadi nasabah bisa dibuka oleh pemberi pinjaman. Kemudian juga pada pinjaman daring ilegal itu, saat dilakukan penagihan pembayaran dan mengubah jangka waktu pinjaman tidak sesuai perjanjian.

Apabila terlambat membayar cicilan atau melunasi pinjaman, pemberi pinjaman tidak saja melakukan penagihan kepada penerima pinjaman tetapi melakukan penagihan kepada kontak handphone yang telah diakses oleh pemberi pinjaman.

'Penagihan juga dilakukan dengan melakukan ancaman/intimidasi disertai menerbitkan gambar daftar pencarian orang yang memuat wajah peminjam. Penagihan tidak dilakukan dengan tata cara penagihan sesuai dengan ketentuan OJK Nomor 77 POJK 01 2016 tentang Penyelenggara Jasa Layanan Pinjam Berbasis Teknologi," jelas Johannes.

Ada juga kasus di mana nasabah sudah membayar pinjamannya namun data pinjaman tidak dihapus. Dengan alasan tidak masuk dalam sistem.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTT, sejak 2018 hingga Juli 2021, Satgas Waspada Investasi OJK sudah menutup sebanyak 3.365 pinjaman daring ilegal.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo