POLHUKAM

Hati-hati Putuskan Amendemen UUD 1945

Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat. (Net)
Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat. (Net)


JAKARTA - Suara-suara penolakan rencana amendemen UUD 1945 yang digaungkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terus berbunyi nyaring. Meski di sisi lain, sejumlah elite politik juga berharap amendemen itu bisa terealisasi.

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, memastikan belum ada keputusan apapun yang dibuat oleh anggota majelis terkait amendemen terbatas UUD 1945. Pasalnya, segala usaha mengamendemen UUD 1945 wajib melalui tahapan yang panjang, antara lain kajian dan evaluasi yang lengkap.

"Dalam posisi saya sebagai Wakil Ketua MPR RI, MPR RI belum memutuskan apa pun, karena sebagaimana kita ketahui proses mengajukan amendemen sangat panjang dan harus didahului oleh kajian," kata Lestari saat membuka acara diskusi Forum Denpasar 12 yang berlangsung secara virtual di Jakarta, Rabu (1/9/2021).

Lestari menyampaikan pernyataan itu demi menjernihkan berbagai asumsi dan pertanyaan yang muncul ke publik terkait amendemen terbatas UUD 1945. Dia mengingatkan pihak-pihak yang menghendaki adanya amendemen untuk berhati-hati dan membuka ruang diskusi yang seluas-luasnya untuk publik.

"Kehati-hatian sangat diperlukan. Jangan sampai segala macam ide, usul, upaya, dan wacana yang berkembang saat ini berubah jadi bola liar, yang akhirnya merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Lestari.


Menurut dia, prinsip kehati-hatian dan partisipasi aktif publik, merupakan faktor penting yang menunjukkan amendemen UUD 1945 itu benar-benar mendesak dan untuk kepentingan rakyat. Persoalannya saat ini, banyak pihak meyakini amendemen bukan jadi prioritas yang mendesak, mengingat pemerintah dan seluruh kelompok masyarakat masih berusaha bertahan dari ancaman pandemi COVID-19.

"Permasalahan bangsa ini demikian banyak, dan kita berhadapan pada situasi yang tidak pasti. Rasanya saat ini sebaiknya energi yang kita miliki, kita satukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi keutamaan. Termasuk kalau memang amendemen dianggap sebagai keutamaan, mari ini dilakukan dengan baik dan sebenar-benarnya melihat kepentingan dan kemaslahatan bagi rakyat," ujar Lestari.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, berpendapat amendemen hanya perlu dilakukan jika memang dibutuhkan oleh publik. Namun, ia berpendapat amendemen saat ini bukan kebutuhan publik yang mendesak.

"Indikator sebuah perubahan UUD dianggap perlu, yaitu kebutuhan kekinian. Kebutuhan publik hari ini apa? COVID-19 di depan mata. Banyak korban berjatuhan. Pelayanan kesehatan tidak menyeluruh, mencukupi untuk publik secara
baik," kata Feri.

Ia juga mempertanyakan wacana amendemen yang disampaikan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo saat Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2021.

"Kalau kebutuhan publik berkaitan dengan COVID-19, kok solusinya menambah kewenangan MPR (lewat PPHN). Begitu jauh antara keinginan publik dan kepentingan politik. Bukankah politik dirancang untuk menyalurkan kepentingan publik," kata Feri.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas itu mengingatkan usulan mengamendemen UUD 1945 harus diajukan oleh minimal sepertiga dari jumlah anggota MPR atau 237 anggota.

"Usulan itu harus disertai, menurut Pasal 37 (UUD 1945), oleh kajian yang menyatakan pasal mana saja yang diubah dan alasan kenapa pasal itu diubah," ujar Feri.

Fraksi Partai Nasdem MPR juga mengingatkan seluruh pihak bahwa amendemen terbatas pada UUD 1945 hanya dapat dilakukan jika ada desakan publik dan untuk kepentingan rakyat. Pasalnya, UUD 1945 merupakan konstitusi atau dasar hukum negara yang menentukan ketatanegaraan dan kehidupan berbangsa di Indonesia.

"Untuk amendemen, harus ada desakan, kepentingan, kebutuhan yang muncul dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Menurut saya, penting pelibatan publik dalam menggagas amendemen UUD 1945, karena itu yang menjadi legitimasi moral amendemen apabila ada desakan, kebutuhan, urgensi yang muncul dari grassroot (masyarakat akar rumput)," kata Ketua Fraksi Partai NasDem MPR, Taufik Basari.

Karena itu, gagasan dan keputusan mengamendemen UUD 1945 tidak boleh ditentukan hanya oleh elite pimpinan MPR atau beberapa fraksi di MPR. Taufik menjelaskan wacana amendemen saat ini sebaiknya berkaca pada rangkaian amendemen kesatu sampai keempat yang berlangsung pada 1999-2002. Rangkaian itu dilakukan oleh MPR demi menjawab permintaan dan kebutuhan publik untuk menjalankan agenda-agenda reformasi.

"Itu merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dielakkan lagi, karena ada pergantian rezim (dari otoriter ke) reformasi. Ada kebutuhan mengubah ketatanegaraan agar negara jadi lebih demokratis," kata Taufik.

Namun, dia menyebut belum dapat memastikan kebutuhan mengubah beberapa pasal pada UUD 1945 saat ini mendesak atau tidak. Jika desakan itu ada, maka Partai NasDem meminta ada kajian dan evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan UUD 1945 dan hasil amendemen kesatu sampai keempat.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo