POLHUKAM

Ayo Referendum Untuk Amendemen

Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon. (Net)
Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon. (Net)


JAKARTA - Wacana amendemen terbatas UUD 1945 atau perubahan konstitusi kian menjadi buah bibir. 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengajak referendum sebelum melakukan amendemen.

"Indonesia bukan milik segelintir orang. Masa depan Indonesia milik seluruh rakyat. Saya usul kalau ada yang mau ubah konstitusi, kita referendum saja,” ucap anggota Komisi I DPR RI tersebut melalui akun Twitter @fadlizon, dikutip Kamis (2/9/2021).

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari mengingatkan, seluruh pihak bahwa amendemen terbatas pada UUD 1945 hanya dapat dilakukan jika ada desakan publik dan untuk kepentingan rakyat. Pasalnya, UUD 1945 merupakan konstitusi atau dasar hukum negara yang menentukan ketatanegaraan dan kehidupan berbangsa di Indonesia, ungkap Taufik pada sebuah forum diskusi virtual yang diikuti, di Jakarta, pada Rabu (1/9/2021).

"Untuk amendemen, harus ada desakan, kepentingan, kebutuhan yang muncul dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Menurut saya, penting pelibatan publik dalam menggagas amendemen UUD 1945, karena itu yang menjadi legitimasi moral amendemen apabila ada desakan, kebutuhan, urgensi yang muncul dari grass root," ujar Taufik Basari.


Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menilai bahwa amandemen UUD 1945 atau dasar negara adalah sebuah keniscayaan. Menurutnya, Pasal 37 UUD 1945 dengan jelas mengamanatkan hal tersebut sehingga tidak salah jika ada pihak yang mengusulkan amendemen UUD 1945 atau perubahan konstitusi. Namun, dia menegaskan bahwa amendemen tersebut harus didasarkan pada kepentingan rakyat.

Sejumlah pimpinan MPR seperti Bambang Soesatyo, Zulkifli Hasan sudah mendukung untuk terjadinya amendemen. Tujuannya adalah memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Anggota DPR RI dari partai pendukung koalisi pemerintahan Joko Widodo, juga setuju. Setidaknya dua per tiga, wakil rakyat di Senayan tampaknya sudah setuju. Mengingat koalisi Presiden Jokowi kian gemuk dengan bergabungnya PAN ke dalam parpol pendukung pemerintah.

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan alias Zulhas, yang diundang presiden dalam pertemuan pada Rabu (25/8/2021) membocorkan terkait rencana amendemen kepada publik. Zulhas bercerita tentang isi dan suasana pertemuan koalisi di Istana Negara, saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN di Kantor DPP PAN, Jalan Warung Buncit Raya, Kalibata, Jakarta Selatan.

Memang isu pandemi COVID-19 menjadi bahasan secara umum. Tetapi, lanjut Zulhas, soal evaluasi hubungan antar lembaga negara juga disinggung di tengah pertemuan tersebut. Hal ini yang mendorong semangat merealisasikan amendemen konstitusi.

"Jadi setelah 23 tahun, hasil amandemen itu menurut saya memang perlu dievaluasi. Termasuk demokrasi kita ini, kita mau ke mana, perlu dievaluasi," katanya, yang mengaku dihubungi Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, enam hari sebelum pertemuan di Istana Negara.

Namun, Zulhas mengklaim bahwa gagasan amendemen UUD 1945 hanya mengakomodasi wacana PPHN. Dia juga mengingatkan bahwa rencana amendemen sudah menjadi kesepakatan seluruh fraksi di MPR periode 2014-2019 yang dipimpinnya. Pimpinan MPR periode lalu berharap gagasan itu dapat direalisasikan oleh MPR periode sekarang. Di sisi lain, Zulhas mengakui dalam situasi sekarang partai-partai akan sulit setuju untuk menyepakati perubahan besar. 

"Kalau perubahan besar, saya kira teman-teman partai lain tentu tidak akan setuju. Nah, sekarang perkembangan luar biasa. DPD ingin lain, ini ada lagi masukan macam-macam. Saya kira kalau seperti ini, sulit terjadi," kata Zulhas yang juga menjabat Wakil Ketua MPR RI.

Permintaan melakukan referendum agar terjadinya amendemen sebenarnya telah disuarakan dari Nusa Tenggara Timur. Misinya agar Jokowi bisa menjabat sebagai presiden selama tiga periode. Bahkan, kepala daerah berani secara terang-terangan menyatakan dukungannya melakukan referendum amendemen UUD 1945. Yakni Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat yang menyatakan dukungan kepada warganya membentuk Komite Referendum Jokowi Tiga Periode di Kupang, pada 21 Juni 2021 lalu.

Ia mengatakan, yang dilakukan oleh Komite Penyelenggara Referendum Terbatas pada Konstitusi 1945 merupakan bagian dari suara masyarakat NTT. Untuk mendukung referendum terbatas sebagai sebuah hal positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun mengapresiasi pelaksanaan referendum terbatas ini yang mengatur tentang masa jabatan presiden selama dua periode. 

"Jadi apa yang dilakukan oleh komite merupakan sumbangsih rakyat kepada negara. Oleh karena itu mari kita belajar dari pernyataan Presiden Amerika, John F. Kenedy tentang apa yang bisa dipersembahkan pribadi sebagai rakyat kepada negara," kata gubernur melalui Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Marius Jelamu.

Marius mengatakan, kegiatan referendum ini merupakan bentuk gagasan agar bisa mendominasi hukum ketatanegaraan di Indonesia.

"Konstitusi kita berpijak pada sistem tata negara. Jadi harus dinamis sesuai perkembangan zaman," kata Marius Jelamu.

Ia mengaku, pihaknya menyambut baik setiap gagasan masyarakat NTT. Termasuk mengenai ketatanegaraan. Mewakili gubernur, dia berharap agar seluruh masyarakat NTT yang sudah merasakan kerja-kerja Presiden Jokowi untuk mendukung hal ini.

Sementara itu, Komite Referendum Jokowi Tiga Periode yang digagas sejumlah tokoh masyarakat NTT akan bekerja menjaring aspirasi masyarakat. Caranya dengan melalui jajak pendapat yang bebas, terbuka dan jujur terkait masa jabatan Presiden Jokowi selama tiga
periode.

Untuk mewujudkan Jokowi tiga periode, kata dia, hanya bisa dilakukan melalui satu cara yakni referendum atau amendemen UUD 1945 Pasal 7 yang menyebutkan, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Dia mengusulkan agar Pasal 7 UUD 1945 diubah menjadi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali" dan menghilang hanya untuk satu kali masa jabatan. 

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo