POLHUKAM

HNW Ungkap Banyak Manuver Politik Terkait Masa Jabatan Presiden

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid. (Dok DPR RI)
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid. (Dok DPR RI)


JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid menyampaikan bahwa banyak manuver politik terkait wacana menambah masa jabatan presiden melalui amendemen UUD NRI 1945. Menurutnya, manuver ini bisa menggerus kepercayaan rakyat terhadap parlemen.

“Masih banyak manuver dan isu di luar MPR terkait wacana amendemen ini, yang bisa mengalihkan isu dan menggerus kepercayaan Rakyat terhadap Parlemen dan Lembaga Negara,” kata Hidayat dalam keterangan tertulis, Senin (13/9/2021).

Menurut politikus yang akrab disapa HNW ini, belum ada satu anggota MPR pun yang mengusulkan amendemen undang-undang tersebut. Sebaliknya, argumentasi penolakan amendemen ini semakin kuat di lingkungan parlemen.

“Dan apalagi menimbang Negara yang lagi berjuang atasi COVID-19, sementara rencana materi amendemen bukan hal yang sangat diperlukan oleh negara dan rakyat,” ujarnya.

Namun demikian, memang ada pasal 37 UUDNRI 1945 yang membuka kemungkinan terjadinya amendemen bila dipenuhi syarat-syaratnya, juga ada kajian di MPR untuk menghadirkan kembali GBHN dengan nama PPHN.


“Tetapi itu bukanlah rencana apalagi program final MPR untuk melakukan amendemen. Melainkan pelaksanaan terhadap Rekomendasi dari MPR pada periode sebelumnya. Dan kajian untuk hadirnya PPHN itu tidak mesti hasilnya adalah dengan amendemen UUDNRI 1945,” jelasnya.

Ia menambahkan, sejauh ini amendemen yang dibahas MPR sebatas Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Sedangkan untuk masa jabatan presiden, menurutnya tidak akan masuk agenda amendemen.

“Tidak ada kajian dan agenda MPR terkait perubahan UUD untuk memperpanjang masa jabatan Presiden. Yang baru ada kajian terkait dengan PPHN. Itu pun tidak semua Fraksi dan Kelompok DPD setuju diberlakukannya melalui amendemen UUD NRI 1945,” ungkapnya.

Editor: Khoirur Rozi