POLHUKAM

Amendemen UUD 1945 Ibarat Gempa Tektonik

Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR RI, Taufik Basari. (Net)
Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR RI, Taufik Basari. (Net)

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR RI, Taufik Basari, menilai kekhawatiran sejumlah pihak jika amendemen UUD 1945 dilakukan bisa membuka kotak pandora mungkin saja terjadi. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan akan banyak pasal dalam UUD 1945 yang diamendemen.

"Apakah kemudian tidak membuka kotak pandora. Membuka kotak pandora menurut saya mungkin-mungkin saja bisa terjadi dalam suatu proses amendemen kelima dalam amendemen," ujarnya Taufik dalam diskusi di Komplek Parlemen, Jakarta, pada Senin (13/9/2021). 

Ia menjelaskan, dalam melakukan perubahan terhadap satu-dua pasal di UUD 1945 tidak menutup kemungkinan untuk melihat pasal lain yang terkait. 

"Saya membayangkan suatu amendemen itu seperti gempa tektonik. Kalau kita ada gempa tektonik nih di kerak bumi terjadi maka dia harus ada gempa-gempa susulan untuk sampai normal lagi kerak buminya," beber Taufik.

Anggota Komisi III DPR itu mempertanyakan rencana menghadirkan kembali haluan negara. Padahal hal tersebut sudah pernah dicabut dalam amendemen ketiga. 


"Kenapa kita masukkan lagi, apakah kemarin keputusan MPR yang dulu dalam amendemen ketiga itu keliru. Karena harus ada jawaban dulu kenapa dulu kita hapus kenapa mau dimasukkan kembali," ucapnya. 

Pertanyaan lain yang muncul yaitu apakah ketika MPR menghapus GBHN di dalam amendemen ketiga itu juga sebagai konsekuensi MPR yang tidak lagi sebagai lembaga tinggi negara, yang tidak lagi menjadikan presiden sebagai mandataris MPR. Taufik juga mempertanyakan apakah menghadirkan kembali haluan negara lantaran ingin mengembalikan seperti nuansa yang dulu 

"Bagaimana posisi MPR, apakah tetap seperti ini sebagai lembaga tinggi negara sesuai perubahan amendemen UUD, apakah harus seperti dulu sebagai lembaga tinggi negara," katanya.

Karena itu, Taufik mengimbau agar Badan Pengkajian MPR melakukan kajian secara mendalam terkait rencana amendemen tersebut. 

"Bagaimana posisi presiden dengan MPR, hubungannya seperti apa. Bagaimana kemudian presiden dianggap tidak melaksanakan PPHN, apakah dianggap sebagai pelanggar konstitusi sehingga bisa dihimpit," imbuhnya. 

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo