EKONOMI

Berharap Cuan Dari Kawasan Ekonomi Khusus

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Net)
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Net)

JAKARTA - Investasi di 19 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) hingga Juli 2021, tercatat telah mencapai Rp92,3 triliun. Dari jumlah tersebut telah terealisasi Rp32,76 triliun.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, terdapat 166 pengusaha atau investor yang telah menanamkan modal di KEK. Bahkan telah tercipta menciptakan lapangan kerja untuk 26.741 orang secara langsung.

Di samping itu, kata Ketua Umum Partai Golkar ini, sejak Januari sampai Juli 2021, ekspor dari KEK telah mencapai nilai Rp3,66 triliun. Sementara itu, hingga Agustus 2021, sebanyak 129 badan usaha telah mendaftarkan profil mereka ke dalam sistem aplikasi khusus di KEK untuk mendapatkan fasilitas khusus setelah beroperasi di sana. Fasilitas tersebut antara lain pembebasan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pembelian atas Barang Mewah (PPnBM), bea masuk, pajak impor dan cukai.

"Sampai Agustus 2021, terdapat 11 dokumen pengajuan master list dengan nilai Rp740 miliar dan terdapat 65 dokumen pengajuan pemberitahuan jasa KEK dengan nilai transaksi Rp1,21 triliun," ujar Airlangga.

Ia mengatakan, berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah tidak menjadi satu-satunya pendorong daya saing KEK. Karena itu, pemerintah juga terus meningkatkan produksi produk berorientasi ekspor yang terhubung dengan rantai pasok global agar investor tertarik menanamkan modal di KEK.


"Dan tentu kita harus melakukan otomatisasi dengan pengembangan Industri 4.0 untuk meningkatkan produktivitas di berbagai industri,” terang dia.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati berharap, KEK dapat menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Sehingga mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi COVID-19.

"Kami berharap KEK memiliki daya tarik yang betul-betul signifikan bagi investor dalam dan luar negeri sehingga lapangan kualitas baik akan tercipta dengan aktivitas yang produktif. Pemulihan ekonomi di Indonesia pun dapat dipercepat dengan merata," ucap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Saat ini, pemerintah melalui Lembaga National Single Window (LNSW), Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus mengembangkan sistem aplikasi khusus KEK yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing KEK di mata investor.

"Sistem aplikasi KEK yang dibangun dan dikelola oleh LNSW memiliki manfaat efisiensi sehingga pelaku usaha cukup menggunakan satu sistem untuk berbagai layanan KEK. Kedua, memberi manfaat kemudahan, karena hanya membutuhkan one single document," kata Sri Mulyani.

Selain itu, sistem aplikasi khusus KEK tersebut juga transparan karena baik pelaku usaha, administrator KEK, maupun petugas bea dan cukai serta petugas pajak dapat memantau kegiatan operasional KEK dalam satu sistem dengan standar yang sama.

Sistem aplikasi khusus KEK juga dapat diandalkan karena didukung oleh infrastruktur yang modern pada Data Center (DC) dan Data Recovery Center (DRC) di Kementerian Keuangan.

"Sistem aplikasi itu juga terintegrasi dengan CEISA Bea Cukai, Sistem DJP Online, dan OSS di Kementerian Investasi," terangnya.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo