DAERAH

Enam Desa dan Kelurahan di Kotim Ditetapkan Sebagai Wilayah Sadar Hukum

Kepala Kanwil Menkumham Kalteng, Ilham Djaya, menyerahkan piagam penghargaan kepada Plt Camat Cempaga Harry Ramadhani, sebagai salah satu kecamatan yang desanya terpilih menjadi Desa Sadar Hukum.
Kepala Kanwil Menkumham Kalteng, Ilham Djaya, menyerahkan piagam penghargaan kepada Plt Camat Cempaga Harry Ramadhani, sebagai salah satu kecamatan yang desanya terpilih menjadi Desa Sadar Hukum.

INFOINDONESIA. SAMPIT – Sebanyak enam desa dan kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dikukuhkan sebagai Desa Sadar Hukum. Hal ini cukup membanggakan, pasalnya untuk bisa ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum tidaklah mudah, bahkan rata-rata kabupaten di Kalteng hanya mampu mengukuhkan satu Desa Sadar Hukum.

Pengukuhan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Tengah (Kalteng), Ilham Djaya.

“Ada enam desa dan kelurahan yang dikukuhkan sebagai Desa Sadar Hukum hari ini, berharap status ini bisa dipertahankan dan terus ditingkatkan ke depannya,” kata Ilham,  di ruang rapat lantai II Anggrek Tebu Setda Kotim, Selasa (14/9).

Ia menjelaskan, Desa Sadar Hukum merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat status Indonesia sebagai negara hukum. Melalui pembinaan secara berkelanjutan pada kelompok-kelompok dan keluarga sadar hukum yang dipercayakan kepada instansi penegak hukum dan organisasi masyarakat, serta tokoh agama.

Untuk menjadi Desa Sadar Hukum tidak mudah banyak syarat yang harus dipenuhi, serta 4 aspek utama dalam penilaian yang tidak boleh terlewatkan, yakni aspek informasi hukum, aspek implementasi hukum, aspek akses keadilan, dan aspek demokrasi dan regulasi. Karena itulah Desa Sadar Hukum merupakan desa atau kelurahan yang memiliki tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum yang tinggi.


“Memang tidak mudah, kemarin sebenarnya ada 28 desa dan kelurahan di Kalteng yang akan dikukuhkan, tapi gugur satu desa karena ada salah satu dari aspek tersebut tidak terpenuhi,” tutur Ilham.

Ia menambahkan, di Kalteng saat ini total ada 27 Desa Sadar Hukum, yang tersebar di 8 Kabupaten. Yang Berbanyak berada di Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 13 desa, menyusul Kotawaringin Timur sebanyak 6 desa, lalu Kotawaringin Barat dan Sukamara masing-masing sebanyak 2 desa, kemudian Barito Timur, Barito Selatan, Gunung Mas, dan Kapuas masing-masing 1 desa.

Ilham pun berharap setiap kabupaten dan desa yang telah dikukuhkan dapat mempertahankan status ini, karena pada tahun depan direncanakan pemberian penghargaan bagi Desa Sadar Hukum secara langsung. oleh Menteri Hukum dan HAM.

Sementara itu, Bupati Kotim Halikinnor mengaku sangat bangga sekaligus senang atas pencapaian ini. Ia berharap status ini bisa dipertahankan dan menjadi contoh yang baik bagi desa dan kelurahan lain yang ada di Kotim. Ia pun mengajak seluruh kalangan masyarakat untuk mendukung program ini dengan menaati tata tertib dan hukum yang berlaku.

“Kami sangat senang dan bangga, karena 6 desa dan kelurahan di Kotim bisa dikukuhkan sebagai Desa Sadar Hukum, untuk mencapai ini tidak semudah membalikan telapak tangan,” ungkap Bupati Kotim,Halikinnor.

Untuk Kotim, Desa Sadar Hukum terdiri dari 4 desa dan 2 kelurahan. Yakni, Kelurahan Baamang Tengah, Kelurahan Samuda Kota, Desa Tinduk, Desa Cempaka Mulia Barat, Desa Bajarum, dan Desa Pundu. Dalam pengukuhan tersebut diterimkan oleh camat dari masing-masing desa atau kelurahan, yaitu Camat Mentaya Hilir Selatan, Baamang, Cempaga, Cempaga Hulu, dan Kota Besi. (*)

Editor: Desi Wulandari