POLHUKAM

Amendemen UUD 1945 Disepakati, Jokowi Tiga Periode Juga Demokratis

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. (Net)
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. (Net)

JAKARTA - Pintu menuju amendemen terbatas UUD 1945 terbuka lebar. Walau diklaim semata-mata untuk mengakomodir Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), peluang menambah masa jabatan presiden tidak pupus sama sekali. 

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, dalam keterangannya Senin lalu, mengatakan, Badan Pengkajian MPR telah melakukan kajian tentang pilihan bentuk hukum PPHN, yakni bisa dimasukan dalam konstitusi, Ketetapan MPR, ataupun UU. Dalam laporan Badan Kajian MPR, yang disampaikan kepada pimpinan MPR pada Januari 2021 lalu, paling ideal dilakukan dalam bentuk Ketetapan MPR. Bukan melalui UU yang masih dapat diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. 

Pemilihan Ketetapan MPR sebagai bentuk hukum yang ideal bagi PPHN mempunyai konsekuensi amandemen terbatas, sekurang-kurangnya berkaitan dengan dua pasal dalam konstitusi. Antara lain penambahan ayat pada pasal 3 yang memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN, serta penambahan ayat pada pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan oleh Presiden apabila tidak sesuai PPHN. 

Bambang membantah tudingan amendemen mengarah pada perpanjangan masa jabatan presiden. Dari segi politik, tuduhan itu menurutnya prematur karena partai politik sudah bersiap menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan mengusung calon presiden masing-masing.

Ia mengatakan, di internal MPR sendiri, dari mulai Komisi Kajian Ketatanegaraan, Badan Pengkajian MPR, hingga tingkat pimpinan MPR, tidak pernah sekalipun membahas wacana kontroversial tersebut. Intinya, rencana MPR RI melakukan amendemen terbatas konstitusi hanya untuk menghadirkan PPHN.


Di sisi lain, ada fakta politik bahwa gerakan pendukung Presiden Joko Widodo menjabat satu periode lagi masih aktif merangsang opini publik. Gagasan 'Jokowi Tiga Periode' pun cukup kuat di akar rumput. Beberapa hasil riset lembaga survei yang kredibel menunjukkan bahwa Presiden Jokowi masih diharapkan rakyat untuk melanjutkan kepemimpinan.

April lampau, Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) juga merilis survei elektabilitas calon Presiden di 2024. Hasilnya, Presiden Jokowi masih meraih angka 18,5 persen. Jokowi hanya dibawahi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, yang menduduki posisi teratas dengan 24,5 persen suara.

Sebulan setelahnya, hasil survei Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas menyebut nama Jokowi di urutan teratas dari daftar tokoh nasional yang dianggap pantas menjadi Capres 2024. 

Kemudian di awal Juni, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei yang mendata tanggapan responden atas wacana Presiden Jokowi maju kembali di Pilpres 2024. Sekitar 52,9 persen menyatakan tidak setuju, sementara yang setuju 40,2 persen.

Perlu diingat bahwa gagasan amendemen terbatas UUD 1945 berasal dari MPR RI masa jabatan 2014-2019 yang merekomendasikannya kepada MPR RI periode 2019-2024. 

Namun, pada 21 November 2019, Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani, mengakui ada masukan dari DPR RI tentang penambahan masa jabatan maksimal presiden menjadi tiga periode. Ketika disinggung soal urgensi perubahan masa jabatan presiden, Arsul menyebut usul tersebut datang dari Fraksi NasDem di DPR.

Pernyataan Arsul kala itu disambut baik oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dengan menyatakan bahwa terbuka kemungkinan wacana itu dikaji oleh Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan. 

Selasa 26 November 2019, Bambang Soesatyo, mengutarakan bahwa gagasan menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode datang dari masyarakat. Hal itu dikatakan Bambang di tengah kunjungannya ke DPP PKS Jakarta untuk membahas wacana amendemen UUD 1945.

Menanggapi situasi politik terakhir menjelang amendemen, Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor, menilai, apapun bisa terjadi dalam perubahan amendemen UUD 1945, termasuk mengubah atau memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden.

"Kalau dibilang mungkin (memperpanjang masa jabatan presiden), ya mungkin. Itu (amendemen UUD 1945) adalah momentumnya," kata Firman kepada Info Indonesia, Selasa (14/9/2021).

Kendati demikian, ia meyakini arah amendemen tidak akan mengarah kepada perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Sebab, banyak kepentingan yang diusung partai politik untuk melanjutkan proses pemilu seperti biasa.

Kata Firman, tidak semua partai politik tertarik pada isu perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Karena, masing-masing partai politik mempunyai kepentingan di 2024 untuk mengubah situasi yang selama ini di bawah bayang-bayang Jokowi.

Sementara itu, Pengamat Politik, Karyono Wibowo, menilai, awal wacana amendemen UUD 1945 hanya untuk menghadirkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) versi baru. Sebab, saat ini terasa diperlukan kembali haluan negara semacam GBHN. 

Atas kesadaran itu, maka para pimpinan MPR dan juga sejumlah pemimpin partai politik memiliki satu kesadaran kolektif untuk menghadirkan kembali GBHN agar pembangunan ke depan bisa sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Akan tetapi, kata dia, amendemen bisa membuka kotak pandora. Artinya, akan banyak penumpang gelap di dalam prosesnya. Hal itu ditandai dengan munculnya kelompok sipil yang mengusung Jokowi Tiga Periode.

"Kemudian, ada beberapa anggota DPD yang menginginkan penambahan kewenangan. Kemudian bisa juga isu-isu lainnya yang akan menumpang di dalam amendemen," terangnya

Karenanya, kelompok-kelompok yang menginginkan amendemen terbatas mesti melakukan rekonsolidasi guna membuat satu kesepakatan atau kesepahaman bahwa amendemen yang dikakukan itu terbatas hanya pada PPHN. 

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo