POLHUKAM

Juliari Batubara Resmi Jadi Penghuni Lapas Tangerang

Juliari Batubara. (Net)
Juliari Batubara. (Net)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mengeksekusi mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, ke Lapas Kelas I Tangerang. 

Juliari akan menjalankan hukuman 12 tahun penjara setelah terbukti bersalah menerima suap dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 di wilayah Jabodetabek.

Eksekusi dilakukan oleh Jaksa KPK, Suryo Sularso, pada Rabu, 22 September 2021 sesuai putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Nomor 29/Pid. Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST.

"Memasukkannya ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama berada di dalam tahanan," kata Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Kamis (23/9/2021).

Selain menjalankan pidana badan, Juliari juga dijatuhi hukuman denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan bila tidak membayarnya akan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Selanjutnya, Juliari juga harus membayar pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar. Dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama satu bulan setelah perkara ini mempunya kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dirampas untuk menutupi uang pengganti yang dimaksud.


"Apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun," jelas Ali Fikri.

Setelah bebas, bekas politikus PDI Perjuangan itu juga harus menjalankan pidana tambahan lain yaitu pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta terhadap Juliari karena terbukti menerima suap bansos COVID-19. Ia juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp14,59 miliar dan dilarang terjun ke dunia politik setelah bebas selama empat tahun.

Juliari menerima Rp32,48 miliar dalam kasus suap pengadaan bansos COVID-19. Dengan rincian, menerima Rp1,28 miliar dari Harry van Sidabukke, Rp1,95 miliar dari Ardian Iskandar M dan Rp29,25 miliar dari beberapa vendor bansos. Juliari terbukti melanggar pasal 12 huruf (a) atau pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31/ 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 Tentang Pemberantasan Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo